Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung menuai sorotan.

Tercatat 247 siswa di Kota Bandar Lampung dan 40 siswa di Lampung Timur harus mendapatkan perawatan usai menyantap makanan dari program pemerintah tersebut, bahkan sebagian sempat dirawat di rumah sakit.

Pengamat Pendidikan Universitas Lampung (Unila), Muhammad Thoha B.S. Jaya, menyatakan keprihatinannya, dan menilai kasus ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia dan harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah.

"Kita prihatin atas kasus ini. Kejadian seperti ini sudah berulang kali terjadi di beberapa daerah. Mestinya ini menjadi pelajaran berharga, sehingga perlu ada evaluasi dan penataan ulang dalam proses memasak makanan tersebut,” kata Thoha saat dimintai tanggapan, Senin (2/9/2025).

Baca juga : Ratusan Siswa di Bandar Lampung dan Lamtim Diduga Keracunan MBG, Disdikbud Hentikan Distribusi dari Satu Dapur

Menurutnya, insiden keracunan ini bisa berdampak serius terhadap kepercayaan publik. Orang tua dan masyarakat bisa meragukan keamanan program MBG jika kejadian serupa terus berulang.

"Kalau hal seperti ini terus berulang, tentu akan menimbulkan persepsi negatif dari orang tua dan masyarakat. Akibatnya, tingkat kepercayaan terhadap program ini akan menurun,” jelasnya.

Thoha menilai, langkah cepat yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan reevaluasi terhadap pengelolaan MBG yang selama ini ditangani pihak rekanan.

Evaluasi menyeluruh terhadap penyedia makanan menjadi hal mendesak, karena kualitas makanan yang disajikan berkaitan langsung dengan keselamatan siswa.

"Pemerintah perlu melakukan reevaluasi terhadap pengelolaan Makan Bergizi Gratis yang selama ini dilakukan oleh rekanan. Mekanisme pengawasan juga harus diperketat agar kasus serupa tidak terulang,” tegasnya.

Baca juga : Ratusan Siswa Keracunan, Diskes Temukan Bakteri E.coli di Dapur MBG Tirtayasa Bandar Lampung

Sebagai solusi, Thoha menyarankan agar pemerintah tidak hanya bergantung pada pihak ketiga dalam penyediaan makanan. Menurutnya, melibatkan kantin sekolah bisa menjadi alternatif yang lebih efektif dan aman.

"Untuk pemerataan dan memperpendek mekanisme pengelolaan, sebaiknya pemerintah melibatkan kantin sekolah yang bersangkutan dalam penyediaan makan bergizi gratis. Dengan begitu, prosesnya lebih terpantau, aman, dan tetap memberi manfaat bagi siswa,” pungkasnya. (*)