Kupastuntas.co, Bandara Lampung - Kebijakan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam menghapus sejumlah biaya pendidikan seperti uang komite dan daftar ulang di SMA/SMK negeri turut mempengaruhi angka inflasi.

Selain meringankan beban ekonomi masyarakat, penghapusan uang komite dan daftar ulang tersebut rupanya juga berdampak langsung terhadap penurunan inflasi di sektor pendidikan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga pendidikan di Provinsi Lampung turun drastis dari 108,59 pada Agustus 2024 menjadi 92,19 pada Agustus 2025.

Penurunan tersebut sebagian besar dipicu oleh berkurangnya biaya pendidikan menengah, yang tercatat anjlok hingga 51,23 persen dalam periode tersebut.

Akademisi yang juga Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Lampung, Firmansyah Alfian, menilai langkah Gubernur Mirza sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap akses pendidikan yang lebih inklusif.

"Gubernur menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, terutama keluarga kurang mampu. Ini membuat akses pendidikan menengah menjadi lebih terbuka tanpa tekanan biaya," kata Alfian, saat dimintai keterangan, Kamis (4/9/2025).

Namun, ia juga memberikan catatan penting. Menurutnya penurunan inflasi tidak semata-mata diartikan sebagai keberhasilan ekonomi jika tidak dibarengi dengan strategi jangka panjang untuk menjaga mutu pendidikan.

"Deflasi bisa disebabkan oleh melemahnya daya beli, bukan semata karena biaya yang dikurangi. Dalam jangka pendek, orang tua merasa terbantu, tetapi kualitas pendidikan harus tetap dijaga agar daya saing lulusan tetap tinggi," jelasnya.

Firmansyah mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung untuk memastikan proses belajar-mengajar tetap optimal meskipun tanpa adanya dana komite yang biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah.

"Saya percaya dinas bisa berinovasi. Jangan sampai penghapusan biaya ini membuat lulusan SMA/SMK sulit bersaing di perguruan tinggi," ujarnya.

Sementara itu, salah seorang wali murid, Siti Mutmainah (50) mengatakan, di tengah meningkatnya kebutuhan awal tahun ajaran, penghapusan uang komite dianggap sebagai angin segar bagi banyak keluarga.

"Setiap tahun ajaran baru, kami harus menyiapkan banyak biaya untuk seragam, alat tulis, dan perlengkapan lain. Dengan dihapusnya uang komite, setidaknya beban itu berkurang," kata Siti.

Ia mengaku sebelumnya harus membayar uang komite sebesar Rp500 ribu setiap bulan. Sehingga dalam setahun uang komite yang harus ia bayarkan mencapai Rp6 juta.

"Sekarang kami bisa alihkan untuk kebutuhan anak yang lain. Ini sangat membantu," ungkapnya. (*)