Kupastuntas.co, Lampung Barat - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Lampung Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan anggota Fraksi PKS, H. Untung, dalam rapat paripurna DPRD setempat yang digelar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, Kamis (4/9/2025).

Dalam pandangan tersebut, Fraksi PKS menyoroti berbagai aspek penting, mulai dari kondisi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, pembangunan infrastruktur pendidikan, hingga kerja sama pemerintah dengan pihak swasta.

Isu pertama yang disorot adalah penurunan pendapatan daerah. PKS mencatat adanya penurunan pendapatan dari Rp1,107 triliun menjadi Rp1,060 triliun, atau berkurang Rp47,7 miliar dibandingkan sebelumnya.

Penurunan tersebut bersumber dari beberapa komponen, yakni berkurangnya pajak daerah sebesar Rp669 juta lebih; penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp2,5 miliar lebih; menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp43,3 miliar lebih; serta berkurangnya pendapatan transfer antardaerah sebesar Rp13 miliar lebih.

"Fraksi PKS menilai kondisi ini sebagai tantangan serius dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Tingginya ketergantungan Lampung Barat pada transfer pemerintah pusat dianggap menjadi salah satu faktor risiko yang harus di antisipasi pemerintah daerah," kata Untung, saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS.

PKS pun mempertanyakan strategi pemerintah dalam merespon penurunan pendapatan tersebut. Mereka menekankan pentingnya langkah konkret untuk memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak hanya bertumpu pada retribusi yang ada.

Dari sisi belanja daerah, PKS mencatat adanya penurunan belanja dari Rp1,104 triliun menjadi Rp1,093 triliun, atau berkurang Rp11 miliar.

"Meski relatif kecil, penurunan belanja itu berdampak besar karena membuat defisit meningkat tajam. Jika sebelumnya defisit hanya sebesar Rp2,9 miliar, kini defisit melebar menjadi Rp33,8 miliar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal," kata dia.

Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi adanya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan yang naik sebesar Rp11,3 miliar. Dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang meningkat signifikan juga mendapat catatan positif. Namun, penurunan anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp20,7 miliar lebih menjadi perhatian serius.

PKS menilai, pemangkasan itu berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Fraksi PKS kemudian mempertanyakan langkah pemerintah dalam menjaga kelanjutan pembangunan infrastruktur. Mereka juga meminta penjelasan apakah pemangkasan anggaran tersebut tidak akan mengganggu proyek infrastruktur yang sudah mendesak.

Sorotan lain diberikan pada pembangunan akses jalan penghubung antara SDN 02 dan SDN 03 menuju SMPN 03 Way Tenong. Menurut PKS, kondisi jalan yang belum tuntas hingga kini sangat memengaruhi kelancaran proses belajar-mengajar.

Tidak hanya itu, buruknya akses jalan turut menyebabkan rendahnya minat siswa untuk mendaftar ke SMPN 03 Way Tenong dalam lima tahun terakhir. PKS menilai persoalan ini harus dipandang sebagai isu strategis yang memengaruhi kualitas pendidikan.

Fraksi PKS meminta pemerintah menempatkan pembangunan jalan penghubung tersebut sebagai prioritas utama. Mereka juga mempertanyakan kapan rencana pembangunan itu akan dilanjutkan dan apakah sudah ada alokasi anggaran atau tahapan teknis yang disiapkan.

Dari aspek pembiayaan daerah, PKS mencatat adanya perubahan signifikan dari kondisi surplus Rp2,9 miliar menjadi defisit Rp33,8 miliar.

Defisit ini kemudian ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sehingga struktur anggaran kembali seimbang.

Meski demikian, PKS menekankan pentingnya transparansi terhadap sumber penerimaan pembiayaan tersebut. Mereka juga meminta agar pemanfaatan pembiayaan diarahkan pada program prioritas, bukan kegiatan yang kurang mendesak.

Fraksi PKS juga memberikan apresiasi atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau (GSS). Bentuk kerja sama itu berupa hibah pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp8,6 miliar lebih di Kecamatan Way Tenong dan Kecamatan Air Hitam, dengan skema kontrak tahun jamak 2025–2026.

Namun, PKS menegaskan perlunya kejelasan mekanisme pencatatan hibah dalam APBD agar lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, harus ada kepastian terkait pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun agar tidak membebani APBD di masa depan.

"PKS juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pemilihan ruas jalan benar-benar bermanfaat luas bagi masyarakat, bukan hanya menguntungkan kepentingan korporasi. Kontribusi tersebut diharapkan bisa menjadi model tanggung jawab sosial (CSR) bagi perusahaan lain di Lampung Barat," sambungnya.

Terakhir, Fraksi PKS menilai perubahan APBD 2025 secara umum masih selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RKPD. Namun, pemerintah diminta memastikan percepatan realisasi program prioritas agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. (*)