‎Kupastuntas.co, Pesawaran – Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2025 di Balai Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Jumat (19/9/2025).

‎Rakor dipimpin Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, S.H., didampingi Ketua TP-PKK Cindy Aria Anton, S.E., M.M.

Kegiatan ini dihadiri camat, ketua TP-PKK se-Kabupaten Pesawaran, perangkat desa, kepala puskesmas, serta perwakilan tim pendamping keluarga.

‎Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial.

Menurutnya, dibutuhkan sinergi lintas sektor mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), puskesmas, pemerintah desa, hingga elemen masyarakat.

‎Ia menekankan pentingnya keterlibatan puskesmas, bidan desa, hingga kader Posyandu. Tenaga lapangan tersebut dinilai sangat krusial dalam mendeteksi dan menangani kasus balita berisiko stunting, seperti balita dengan berat badan stagnan, gizi buruk, TBC kronis, atau gangguan metabolisme.

‎“Isu stunting adalah isu strategis yang menyangkut masa depan generasi. Forum ini penting untuk menyatukan langkah, memastikan intervensi tepat sasaran, serta menghasilkan rencana aksi yang konkret,” ujar Antonius.

‎Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran, Adhytia Hidayat, dalam paparannya menyebut prevalensi stunting di Pesawaran pada 2024 tercatat 15,5 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung yang berada di posisi 15,9 persen.

‎Pemkab Pesawaran menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 12,2 persen pada 2026. Target tersebut sejalan dengan RPJMD Provinsi Lampung yang menargetkan 10,36 persen pada 2030.

‎“Untuk mencapai target ini, koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Intervensi harus fokus pada lokus prioritas, menyasar balita berisiko dan keluarga rentan, serta dilakukan dengan kualitas terukur. Selain itu, pendampingan berjenjang akan diperkuat dengan melibatkan mitra non-pemerintah,” jelas Adhytia.

‎Rakor juga menekankan pentingnya memasukkan program penanganan stunting ke dalam RKPD dan Renja OPD.

Dengan demikian, program tidak hanya berjalan di tahun berjalan, melainkan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

‎Kepala Dinas P3AP2KB, Maisuri, menambahkan bahwa Pemkab Pesawaran telah membentuk TPPS berdasarkan SK Bupati. Tim ini bertugas mengintegrasikan intervensi dengan pendekatan tematik, spasial, serta penguatan kualitas pelaksanaan.

‎“Upaya ini tidak bisa berhenti pada perencanaan. Pemantauan, evaluasi, dan penguatan kapasitas SDM juga menjadi faktor penentu keberhasilan,” ujar Maisuri.

‎Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan dr. Media Apriliana serta Kepala Dinas PMD Nur Asikin turut menjadi narasumber.

Keduanya menegaskan perlunya percepatan aksi konvergensi, didukung alokasi anggaran memadai serta pengisian data berkualitas pada sistem pelaporan berbasis web.

‎Sebagai tindak lanjut, pemerintah kabupaten menjadwalkan pendampingan berjenjang. Kabupaten akan mendampingi kecamatan, sementara kecamatan mendampingi desa.

Skema ini dirancang agar upaya pencegahan stunting berkesinambungan, tidak hanya bersifat sementara.

‎Selain itu, pendekatan akan diperkuat dengan menggandeng mitra non-pemerintah seperti akademisi, organisasi profesi, lembaga masyarakat sipil, mitra pembangunan, hingga sektor swasta.

Kolaborasi diharapkan meningkatkan kapasitas sumber daya sekaligus memastikan seluruh tahapan mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi berjalan efektif dan tepat sasaran. (*)