Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mempercepat upaya perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan guna mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada tahun 2025 ini, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung memiliki 52 paket perbaikan jalan dan 21 paket jembatan.

Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menjelaskan bahwa 52 paket pekerjaan jalan tersebut dilaksanakan melalui dua tahap lelang, yakni 25 paket pada tahap pertama dan 27 paket pada tahap kedua.

"Dari total kegiatan yang ada, sebanyak 20 kegiatan sudah selesai 100 persen, sebagian telah memasuki tahap PHO, ada pula yang dalam proses administrasi. Sekitar 10 kegiatan sudah mencapai progres 75 persen. Secara keseluruhan, rata-rata progres telah mencapai 70 persen," katanya saat dimintai keterangan, Rabu (24/9/2025).

Menurut Taufiqullah, jaringan jalan di Lampung terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Jalan provinsi memiliki panjang 1.700 km, sementara jalan nasional di Lampung mencapai 1.300 km yang membentang di jalur lintas barat, tengah, dan timur.

"Kondisi jalan nasional saat ini sudah 94 persen mantap, sedangkan jalan provinsi yang menghubungkan antar kabupaten dalam kondisi 78 persen mantap. Ini di atas rata-rata nasional. Sementara jalan kabupaten di seluruh Lampung panjangnya mencapai 17.000 km yang menghubungkan antar kecamatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk membedakan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten dapat dilihat dari spesifikasi teknis. Jalan nasional memiliki marka kuning dengan lebar sekitar 7 meter, jalan provinsi berkisar 4,5 hingga 6 meter tanpa tanda khusus, sedangkan jalan kabupaten lebih kecil lagi.

"Ini jadi sarana transportasi darat untuk mengangkut barang dan jasa. Untuk membedakannya, jalan nasional marka jalannya berwarna kuning dengan lebar sekitar 7 meter, jalan provinsi tidak ada tanda khusus dengan lebar 4,5 sampai 6 meter, sedangkan jalan kabupaten lebih kecil lagi," kata dia.

Menurutnya, setiap pembangunan jalan harus sesuai standar dan diuji di laboratorium. Bila hasil uji menunjukkan tidak sesuai spesifikasi, maka kontraktor wajib mengembalikan kerugian.

"Temuan di lapangan yang sering muncul adalah persoalan drainase. Jika tidak ada drainase, maka jalan mudah rusak," katanya.

Ia mengatakan tantangan terbesar pembangunan jalan adalah keterbatasan anggaran.

"Untuk menyelesaikan seluruh jalan rusak, kita butuh Rp4 triliun. Namun tahun ini anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp450 miliar. Karena itu, kami memprioritaskan jalan yang memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat," jelas Taufiqullah.

Selain dukungan pemerintah, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga jalan, termasuk menghindari kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL).

Sejumlah perusahaan juga telah menyalurkan CSR untuk pembangunan jalan, seperti PT PSMI, PGE Ulubelu, dan perusahaan pengolah singkong di Way Kanan.

"Kita butuh Rp4 triliun untuk menyelesaikan sisa jalan yang rusak semuanya. Tahun ini anggaran hanya Rp450 miliar sehingga kita utamakan jalan yang punya dampak ekonomi untuk masyarakat. Dengan pemeliharaan yang baik, masyarakat taat menggunakan jalan, dan kendaraan tidak ODOL, insya Allah jalannya akan awet," kata dia.

Gubernur Lampung, kata Taufiqullah, juga menekankan pentingnya mendukung akses jalan menuju kawasan pertanian dan wisata.

"Sektor pertanian masih menjadi penopang utama PDRB Lampung, tetapi banyak jalan desa menuju lahan pertanian yang kondisinya rusak hingga 50 persen. Ke depan, setelah jalan provinsi mantap, kita akan membantu peningkatan jalan desa," jelasnya.

Untuk sektor pariwisata, salah satu fokus adalah pelebaran jalan ruas Lepasing – Padang Cermin yang kerap macet.

"Saat ini lebar jalan sekitar 5 meter, nanti akan diperlebar menjadi 11 meter. Jalan utama akan memiliki lebar 7 meter ditambah bahu jalan 2 meter di kiri dan kanan. Pekerjaan ini diharapkan selesai tahun depan sehingga akses wisata lebih lancar dan bisa mendongkrak sektor pariwisata Lampung, terutama wisata bahari," ujarnya.

Ia mengatakan setiap tahun jalan provinsi mengalami degradasi sekitar 4 persen atau 56 km dari kondisi baik menjadi rusak. Dengan biaya per kilometer mencapai sekitar Rp10 miliar, maka anggaran jelas tidak akan cukup.

"Karena itu, pemeliharaan rutin sangat penting. Melalui UPTD, setiap ada jalan berlubang langsung ditutup agar tidak meluas. Dengan pemeliharaan yang baik dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jalan, insya Allah jalan kita akan lebih awet," tutup Taufiqullah. (*)