Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Hingga Oktober 2025, Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung baru Rp3,8 triliun atau 51,2 persen dari target Rp7,5 triliun.

Kondisi ini dinilai DPRD Lampung mengkhawatirkan karena berpotensi menimbulkan defisit anggaran dan tunda bayar.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, retribusi daerah juga belum sesuai harapan. Dari target Rp450,12 miliar, baru terealisasi Rp362,98 miliar atau 78,9 persen.

Sementara itu, per 14 Oktober 2025 dari sektor pajak daerah telah terealisasi sebesar Rp1,98 triliun dari target Rp2,92 triliun atau 68,05 persen dari target yang telah ditetapkan pada APBD murni 2025.

Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menegaskan lemahnya kinerja dalam pengelolaan dan penagihan pajak menjadi penyebab utama sejumlah pendapatan masih jauh dari target. 

"Target masih jauh dari capaian, sementara belanja terus meningkat. Ini bisa menghambat pembangunan dan kinerja pemerintahan,” tegas Munir, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, potensi pajak utama seperti PKB, BBNKB, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, opsen MBLB, retribusi, hingga dividen Bank Lampung dan bagi hasil tambang migas WK South East Sumatra (PI 10%), belum tergarap optimal.

Munir juga membandingkan Lampung dengan provinsi tetangga. APBDP Banten mencapai Rp10,81 triliun, Sumatera Selatan Rp11,2 triliun, sementara Lampung hanya Rp7,5 triliun.

"Lampung memiliki potensi pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri yang besar. Tetapi realisasi pendapatan daerah masih jauh tertinggal,” katanya.

Ia menegaskan DPRD siap menjadi mitra strategis Pemprov dalam mengoptimalkan pajak dan menutup kebocoran penerimaan.

"Jika masalah ini dibiarkan, pembangunan hanya bersifat tambal sulam. Apalagi ada kebijakan pemangkasan transfer daerah dari pusat,” ujar Munir.

Ia mendesak Pemprov segera berbenah agar fondasi ekonomi Lampung lebih kuat dan tidak terus tertinggal dari daerah lain. (*)