Kupastuntas.co, Lampung Barat - Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin, menekankan pentingnya pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi politik sebagai kunci menciptakan stabilitas daerah dan mendorong iklim investasi yang sehat.

Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Tim Terpadu Pengawasan Ormas dan Organisasi Politik, Selasa (21/10/2025), di Akar Hotel & Resorts, Bandar Lampung.

Rakor yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri tersebut mengangkat tema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional”.

Kegiatan ini dihadiri seluruh Bupati/Wali Kota, Forkopimda, dan Kepala Badan Kesbangpol se-Provinsi Lampung. Selain itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharudin, hadir memberikan arahan soal pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan Ormas dan organisasi politik.

Mad Hasnurin menyebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis memastikan organisasi kemasyarakatan dan politik tetap beroperasi dalam koridor hukum.

“Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Forkopimda harus diperkuat agar aktivitas organisasi tetap kondusif. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi upaya nyata menjaga stabilitas dan mendukung iklim investasi yang sehat,” tegas Wabup.

Ia menambahkan, Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dan meningkatkan pemahaman tentang regulasi Ormas di tengah masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyambut baik kegiatan ini sebagai langkah konkret dalam pengawasan Ormas agar tetap menjunjung nilai-nilai Pancasila dan menjaga persatuan bangsa,” ujar Mad Hasnurin.

Selain aspek pengawasan, rakor juga menjadi forum berbagi strategi antar daerah dalam menghadapi tantangan dinamika organisasi politik dan kemasyarakatan. Bahtiar Baharudin menekankan bahwa pengawasan Ormas tidak hanya soal legalitas, tetapi juga terkait ketertiban sosial dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Dalam rakor, seluruh peserta diajak memahami regulasi terbaru, prosedur pengawasan, serta mekanisme intervensi pemerintah apabila ada organisasi yang melanggar hukum.

Mad Hasnurin menekankan, Lampung Barat tengah membangun mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel, menjadi model bagi daerah lain.

Rakor juga menyoroti peran Forkopimda dalam mengantisipasi potensi konflik sosial akibat aktivitas organisasi kemasyarakatan dan politik. Wabup menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat dan organisasi agar tetap beroperasi dalam koridor hukum.

“Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tapi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola Ormas dan organisasi politik demi kepentingan bersama,” ujar Mad Hasnurin.

Rakor diharapkan menjadi langkah nyata menyatukan strategi pusat dan daerah, menciptakan tata kelola organisasi yang sehat, transparan, dan mendukung pembangunan nasional, khususnya di Provinsi Lampung. (*)