Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Herwyn JH Malonda, menyampaikan bahwa Bawaslu menekankan penguatan fungsi ajudikasi dan digitalisasi pengawasan dalam menghadapi Pemilu 2029.

Hal itu dituangkan dalam hasil diskusi dan rekomendasi Focus Group Discussion (FGD) bertema “Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu: Transformasi Organisasi Bawaslu Menuju Revisi Undang-Undang Pemilu”.

FGD tersebut menghasilkan daftar inventaris masalah (DIM) dan rekomendasi yang akan disampaikan menjadi masukan revisi UU Pemilu.

Herwyn menjelaskan, hasil tersebut akan menjadi dokumen penting yang wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Herwyn mengatakan, salah satu poin utama yang dihasilkan adalah perlunya transformasi kelembagaan menuju fungsi ajudikasi yang tegas dan terukur sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104.

“Transformasi kelembagaan Bawaslu ke depan harus memperkuat fungsi ajudikasi sebagai bagian dari perwujudan keadilan pemilu,” kata Herwyn, dalam penutupan FGD, di Denpasar, Bali, Selasa (21/10/2025).

Selain itu, Herwyn menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi, integritas, dan merit system.

Ia menyebutkan, peningkatan kapasitas jajaran pengawas pemilu akan diarahkan agar seluruh tingkatan Bawaslu siap menjalankan fungsi pengawasan dan ajudikasi secara profesional.

“Kami akan memastikan jajaran pengawas memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kelembagaan Bawaslu,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Bawaslu juga tengah menyiapkan pembentukan unit kerja khusus yang menangani isu siber dan potensi penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam Pemilu 2029 mendatang.

Menurut Herwyn, digitalisasi pengawasan dan penguatan sistem informasi  menjadi keharusan agar pengawasan pemilu di era demokrasi digital dapat berjalan lebih adaptif dan akuntabel.

Herwyn juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta FGD yang telah memberikan kontribusi pemikiran terhadap arah penguatan sistem pengawasan pemilu.

Ia menyebut, hasil forum ini akan menjadi rujukan penting bagi Bawaslu dalam mempersiapkan kelembagaan yang lebih kuat dan responsif terhadap tantangan demokrasi ke depan. (*)