Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Harapan warga Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, akhirnya terjawab setelah hampir satu dekade bergelut dengan kerusakan jalan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama mulai merealisasikan perbaikan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

Pada Kamis (27/11/2025), Bupati Egi turun langsung meninjau sejumlah titik pekerjaan, mulai dari Ruas Jalan Pasuruan–Gandri hingga Jalan Pasar Desa. Kehadirannya memastikan progres lapangan berjalan sesuai standar sekaligus merespons langsung aspirasi warga yang sudah bertahun-tahun meminta perbaikan.

Perbaikan dilakukan dengan skala cukup besar. Ruas Jalan Pasuruan–Gandri dibangun sepanjang 2.120 meter menggunakan rabat beton selebar 4 meter dengan ketebalan 20 sentimeter. Sementara ruas Pasuruan–Pasar Desa digarap sepanjang 993 meter, terdiri dari 417 meter rabat beton dan 576 meter hotmix. Pemerintah daerah juga menambah pelebaran bahu jalan menggunakan rabat beton sepanjang 218 meter.

Markamah (67), warga setempat, mengungkapkan rasa haru setelah penantian panjang itu terjawab.

"Alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki. Terima kasih kepada Pak Bupati," ujarnya.

Warga lain turut menyampaikan apresiasi meski sebagian wilayah, seperti kawasan Klaten, baru tersentuh rabat beton sepanjang 120 meter. Meski belum sepenuhnya hotmix, mereka tetap bersyukur perbaikan akhirnya dimulai.

Menanggapi hal itu, Bupati Egi menegaskan bahwa penanganan jalan rusak tidak boleh ditunda.

"Kerusakan jalan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika tak segera ditangani, bisa membahayakan pengguna," tegasnya.

Usai peninjauan, Egi menggelar sarasehan bersama para kepala desa se-Kecamatan Penengahan di kediaman Kepala Desa Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut, para kades memaparkan berbagai potensi lokal, mulai dari UMKM perajin ikat kepala Tukus hingga potensi wisata religi dan sejarah seperti makam Radin Inten, Ratu Menangsi, dan Ratu Darah Putih.

Bupati Egi kembali menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

"17 kecamatan harus merata. Kriterianya jelas, jalan berstatus kabupaten, aktivitas kendaraan tinggi, dan belum pernah ditangani sebelumnya," katanya. (*)