Kupastuntas.co, Metro - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro mengungkap adanya potensi penurunan anggaran perbaikan infrastruktur pada tahun 2026.

Situasi ini berdampak munculnya kekhawatiran bahwa tidak semua usulan masyarakat yang telah dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dapat direalisasikan secara menyeluruh.

Kepala Dinas PUTR Kota Metro, Ardah, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat dan diinventarisasi. Namun, realisasi tetap sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

"Ya untuk 2026, sesuai dengan usulan masyarakat sudah kita catat. Mudah-mudahan saja apa yang mereka harapkan dan menyesuaikan dengan anggaran bisa kita realisasikan,” kata Ardah, saat dikonfirmasi awak media usai Musrenbang di Metro Selatan, Selasa (6/1/2026) lalu.

Ia menegaskan, pada prinsipnya seluruh usulan warga akan diupayakan. Namun, kondisi fiskal menjadi faktor penentu yang tidak bisa dihindari.

“Harapan kita begitu semua, mana yang diusulkan akan kita upayakan,” tambahnya.

Ketika ditanya soal kemungkinan pemangkasan anggaran perbaikan infrastruktur pada 2026, Ardah tidak menampik adanya ketidakpastian.

Menurutnya, pihak PUTR hanya bertugas mengusulkan, sementara keputusan akhir berada di ranah penganggaran dan Kebijakan Walikota.

Namun, saat didesak mengenai potensi pengurangan anggaran, Ardah mengakui hal itu sangat mungkin terjadi.

“Ya itu bisa jadi ada, menyesuaikan dengan anggaran. Kalau anggarannya memang berkurang,” katanya.

Pengakuan ini menjadi sinyal bahwa sektor infrastruktur, yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik, bisa ikut terdampak kebijakan efisiensi atau pengetatan fiskal.

Ia juga menyebut bahwa dalam beberapa kondisi sebelumnya, pengurangan anggaran bisa mencapai kisaran 30 persen. Angka ini tentu bukan jumlah kecil, mengingat kebutuhan perbaikan jalan, drainase dan fasilitas publik lainnya di Metro masih tergolong tinggi.

“Kalau soal persentase, kadang-kadang kan kalau yang sekarang sudah ada memang berkurang sekitar 30-an persen. Untuk lebih pastinya kita lihat sambil berjalan, kan kadang-kadang banyak perubahan-perubahan,” jelasnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perencanaan infrastruktur dihadapkan pada dinamika anggaran yang tidak stabil. Akibatnya, proyek-proyek yang sudah dirancang bisa saja tertunda, diperkecil skalanya, atau bahkan dibatalkan.

Dalam kondisi anggaran yang berpotensi menyusut, PUTR mengaku akan menerapkan strategi prioritas. Ardah menegaskan, pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan proyek mana yang harus dikerjakan lebih dahulu.

“Kalau strategi, ya kita pasti terus berinovasi. Karena bagaimanapun juga yang diusulkan masyarakat itu pasti memang sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.

Ia menyebut, fokus utama akan diberikan pada infrastruktur yang tingkat kerusakannya paling parah dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat.

“Ya nanti sambil berjalan kita cek apa kebutuhan mereka, nanti kita seimbangkan. Yang sudah pasti kita prioritaskan kerusakan yang paling berat,” tegasnya.

Potensi pemangkasan anggaran ini menyisakan pekerjaan rumah besar bagi Pemkot Metro. Jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel, kebijakan prioritas justru bisa memicu kecemburuan antarwilayah, terutama bagi warga yang usulannya belum terakomodasi.

Di sisi lain, kondisi ini juga menguji komitmen pemerintah dalam menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar pembangunan. Sebab, usulan yang telah dihimpun melalui Musrenbang kerap dianggap sebagai janji moral kepada warga.

Dengan sinyal pengurangan anggaran ini, publik kini menunggu kejelasan apakah pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama, atau justru akan tergerus oleh kepentingan sektor lain. 

Yang jelas, tahun 2026 tampaknya akan menjadi tahun penuh tantangan bagi sektor infrastruktur Kota Metro di tengah harapan besar masyarakat akan jalan mulus, terang benderang dan bebas banjir, namun dibayangi oleh realitas fiskal yang semakin ketat. (*)