Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kian menguat dan menjadi perbincangan publik.

Di tingkat nasional, sedikitnya enam partai parlemen di DPR RI menyatakan dukungan terhadap skema tersebut, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, dan PAN. Sementara itu, PDI Perjuangan secara tegas menyatakan penolakan, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih dalam tahap pengkajian.

Partai-partai pendukung wacana Pilkada melalui DPRD beralasan mekanisme tersebut dinilai lebih efisien serta diklaim dapat memperbaiki kualitas demokrasi. Namun, pandangan berbeda disampaikan PDI Perjuangan yang menilai kebijakan tersebut justru berpotensi menjadi kemunduran demokrasi.

Di tingkat daerah, PDI Perjuangan Lampung menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai, sistem tersebut akan menggeser kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Lampung, Yanuar Irawan, mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan membawa demokrasi kembali ke titik awal.

“Menurut pandangan kami, jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, demokrasi kita justru kembali ke awal. Demokrasi itu kedaulatannya berada di tangan rakyat,” ujar Yanuar saat dikonfirmasi, Senin (12/01/2026).

Meski DPRD merupakan representasi rakyat, lanjut Yanuar, pemilihan langsung tetap memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerahnya.

“Dengan dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah bisa benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat dan karakter wilayahnya. Itu salah satu pertimbangan penting,” jelasnya.

Yanuar juga menyinggung alasan tingginya biaya politik yang kerap dijadikan dasar untuk mengubah sistem Pilkada. Menurutnya, jika demokrasi saat ini dinilai bermasalah, maka yang perlu dibenahi adalah akar persoalannya, bukan sistem pemilihannya.

“Kalau demokrasi kita sekarang bermasalah, maka masalahnya yang harus diselesaikan. Ibarat ada tikus di lumbung padi, yang diusir itu tikusnya, bukan lumbung padinya yang dibakar,” tegasnya.

Terkait biaya politik, Yanuar menilai partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk menekan ongkos politik, mengingat seluruh proses politik bermuara pada partai.

“Kalau alasannya biaya besar, ya bagaimana cara menekan biaya itu. Partai politik juga punya peran besar karena semuanya bermuara di partai,” katanya.

Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai kader tidak semata-mata berorientasi pada menang atau kalah dalam kontestasi politik, melainkan pada kualitas kepemimpinan dan kesejahteraan rakyat.

“Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarnoputri, bukan bicara soal kalah atau menang, tetapi bagaimana kepala daerah yang diusung benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Yanuar.

Menurutnya, jika tujuan politik hanya sekadar kemenangan, maka cukup mencari kandidat dengan modal besar. Namun, hal tersebut bukan prinsip yang dipegang PDI Perjuangan.

“Kalau sekadar mencari menang, cari saja yang banyak uangnya. Tapi itu bukan esensi demokrasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung, Syukron Muhtar, menyampaikan bahwa hingga kini PKS belum mengambil sikap final terkait wacana Pilkada melalui DPRD. Menurutnya, persoalan tersebut sangat strategis sehingga tidak perlu diputuskan secara tergesa-gesa.

“PKS memandang tidak perlu tergesa-gesa memutuskan apakah Pilkada dilakukan melalui DPRD atau tetap langsung. Ini isu yang sangat strategis dan perlu dikaji secara mendalam, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun dampak lainnya,” ujar Syukron, Senin (12/01/2026).

Selain itu, Syukron juga menilai tidak etis jika elit politik terlalu fokus membahas wacana perubahan sistem Pilkada di tengah kondisi bangsa yang sedang menghadapi bencana alam di sejumlah daerah.

“Di tengah penanggulangan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, menurut kami tidak etis jika elit bangsa justru sibuk membahas sistem Pilkada. Seharusnya fokus utama saat ini adalah penyelesaian dan penanganan bencana,” tegasnya.

Ia menambahkan, PKS Lampung memandang bahwa kewenangan terkait perubahan sistem Pilkada memang berada di pemerintah pusat, namun aspirasi dan dampaknya di daerah tetap perlu menjadi pertimbangan serius. (*)