Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung memperkuat langkah strategis dalam memetakan kondisi literasi dan inklusi masyarakat Lampung melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) persiapan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. 

Kegiatan yang berlangsung di Aula BPS Provinsi Lampung, Selasa (13/1/2026) ini, menjadi momentum penting bagi penguatan ekosistem ekonomi daerah berbasis data presisi.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, dan Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy. Turut serta secara daring maupun luring Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, jajaran Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Lampung, serta tim teknis dan administrasi aplikasi FASIH SNLIK dari seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan bahwa SNLIK 2026 bukan sekadar agenda statistik rutin, melainkan instrumen fundamental bagi kebijakan berbasis data (evidence based policy) di sektor keuangan.

“SNLIK 2026 adalah langkah penting untuk menyediakan basis data presisi mengenai indeks literasi dan inklusi keuangan. Data yang dihasilkan bukan sekadar deretan angka, melainkan cerminan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah,” jelas dia.

“Ini akan menjadi landasan pemerintah dalam merancang intervensi yang tepat sasaran untuk mempersempit celah inklusi keuangan,” imbuhnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menyoroti peran vital literasi keuangan dalam menciptakan masyarakat yang berdaya. Menurutnya, pemahaman finansial yang baik adalah benteng utama masyarakat terhadap risiko kejahatan keuangan.

"Sinergi antara OJK dan BPS merupakan langkah konkret untuk mengawal pertumbuhan ekonomi Lampung. Data presisi dari BPS sangat membantu kami dalam merumuskan program edukasi dan perlindungan konsumen yang lebih efektif, terutama dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital seperti scam online dan praktik keuangan ilegal lainnya," jelas Otto.

Otto juga berharap melalui survei ini, kesenjangan (gap) antara tingkat inklusi dan literasi (pemahaman) keuangan di Lampung dapat terus diminimalisir agar masyarakat lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka.

Melalui penyelenggaraan Rakorda ini, BPS dan OJK berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan SNLIK 2026 berjalan optimal. Penguatan koordinasi hingga tingkat kabupaten/kota melalui platform digital seperti aplikasi FASIH menjadi kunci untuk menghasilkan potret akurat mengenai tingkat kesejahteraan finansial masyarakat Lampung di masa depan. (*)