Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Tidak terasa, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan satu tahun sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat total korban keracunan MBG sejak 2025 hingga awal 2026 mencapai 21.254 orang.

Sementara untuk sepanjang Januari 2026 saja, JPPI mencatat ada 1.242 orang menjadi korban keracunan MBG. 

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menilai, rangkaian peristiwa keracunan itu menjadi peringatan serius bagi pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

Menurut Ubaid, tingginya jumlah korban menunjukkan program tersebut masih dijalankan secara terburu-buru, tanpa standar keamanan pangan yang memadai. 

“Ini adalah lonceng bahaya yang membuktikan bahwa program MBG hingga saat ini masih ‘kejar tayang’ tanpa standar keamanan pangan yang jelas,” kata Ubaid, dilansir Tempo, Selasa (13/1/2026). 

Ia mempertanyakan komitmen negara dalam melindungi keselamatan anak-anak melalui program tersebut. Ubaid menegaskan, JPPI menuntut pemerintah menghentikan praktik pelaksanaan MBG yang berisiko terhadap keselamatan siswa

"Bagaimana mungkin program negara justru menjadi ancaman nyawa bagi siswa? Kami menuntut pemerintah berhenti menjadikan anak-anak sebagai tumbal proyek ceroboh tanpa keamanan pangan dan perlindungan anak yang jelas,” ujarnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyoroti satu tahun pelaksanaan program MBG yang dinilai terdapat sejumlah temuan dalam aspek pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama peningkatan gizi masyarakat.

Dalam evaluasi setahun pelaksanaan, ICW menyoroti tata kelola anggaran program tersebut.

"Kami melihat persoalan tata kelola, potensi konflik kepentingan, patronase, hingga pengadaan barang yang perlu dikritisi,” ujar Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha, dalam siniar di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Jumat (16/1/2026).

Salah satu temuan ICW adalah pengadaan seragam bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Berdasarkan data yang dihimpun ICW, anggaran untuk pengadaan seragam tersebut mencapai lebih dari Rp400 miliar.

"Kami menemukan pengadaan seragam SPPG dan SPPI dengan nilai yang besar. Isinya kaos, sepatu, celana, hingga handuk, totalnya mencapai Rp423 miliar,” ungkap Egi.

Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai urgensi pengadaan seragam dalam kaitannya dengan tujuan utama program MBG, yakni pemenuhan gizi.

Selain seragam, ICW juga menyoroti pengadaan alat makan dan peralatan dapur untuk pelaksanaan MBG. Nilai pengadaan tersebut tercatat mencapai Rp583 miliar sepanjang 2025.

"Alat makan itu macam-macam, misalnya ompreng. Ada juga sendok yang nilainya sampai Rp4 miliar di tahun 2025,” kata Egi.

Menurut ICW, sebagian pengadaan tersebut dicatat secara global tanpa rincian yang jelas, sehingga menyulitkan proses pengawasan publik.

ICW juga mempertanyakan mekanisme dan tanggung jawab pengadaan alat makan, apakah menjadi kewenangan BGN atau masing-masing SPPG.

"Ini jadi tanda tanya. Kalau alat makan sudah menjadi tanggung jawab SPPG, mengapa masih dikeluarkan anggaran lagi oleh BGN?” ujar Egi.

Ia menilai perlu adanya klarifikasi resmi dari BGN untuk mencegah potensi pengeluaran ganda dalam pelaksanaan program MBG. “Harus dijelaskan secara terbuka agar tidak ada kesan dobel anggaran,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeklaim, program MBG telah berhasil hampir 100 persen, tepatnya 99,99 persen. Klaim keberhasilan program MBG itu disampaikan Prabowo dalam retret kabinet sekaligus Taklimat Awal Tahun 2026, di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) lalu. 

"Kita bersyukur bahwa kalau kita pelajari dengan objektif statistik, boleh dikatakan bahwa kita 99 persen berhasil. Jadi saudara tentunya kita harapkan zero defect itu yang harus kita capai," kata Prabowo, dalam retret kabinet dilansir Kompas.com, Selasa (6/1/2026).

Jumlah penerima manfaat program MBG disebut telah mencapai 55 juta orang sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025. Capaian tersebut dinilai menunjukkan perkembangan signifikan dalam pelaksanaan program nasional di bidang pemenuhan gizi itu.

Prabowo menyampaikan, pencapaian itu patut dibanggakan karena pelaksanaan program serupa di sejumlah negara belum berkembang sebesar di Indonesia.

Ia kembali menjelaskan latar belakang peluncuran program MBG yang berangkat dari persoalan mendasar, yakni masih tingginya angka kekurangan gizi di Indonesia.

Prabowo menyebut, rata-rata satu dari lima anak Indonesia masih mengalami kekurangan gizi. Hal tersebut menyebabkan malanutrisi dan stunting yang berdampak pada pertumbuhan anak yang tidak optimal. 

"Saya ingat kata-kata pendahulu-pendahulu kita, satu ucapan Bung Karno 'The hungry stomach cannot wait', perut yang lapar tidak bisa menunggu. Pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang punya hati, pemimpin yang punya kepedulian harus bekerja keras untuk menghilangkan kelaparan dan kemiskinan," kata Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo tetap mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program MBG. Prabowo memastikan, setiap kekurangan dalam program prioritasnya itu tetap harus diatasi hingga sempurna 100 persen.

"Apakah ada kekurangan? Ada. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan. Apakah ada penyimpangan? Pasti. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan," ujar Prabowo. (*)