Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) mengintensifkan langkah pencegahan konflik antara gajah liar dan manusia melalui pendekatan terpadu yang menitikberatkan pada penguatan infrastruktur pengamanan kawasan serta pemulihan habitat secara berkelanjutan.

Kepala Balai TNWK, MHD Zaidi, menegaskan bahwa mitigasi konflik tidak lagi bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus mengombinasikan pengamanan fisik, pengelolaan habitat, serta kolaborasi multipihak.

"Interaksi negatif satwa liar dengan aktivitas manusia masih menjadi tantangan serius. Karena itu, pencegahan harus dilakukan dari hulu, dengan memastikan ruang jelajah dan kebutuhan pakan satwa terpenuhi di dalam kawasan," ujar Zaidi dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).

Sebagai langkah pencegahan jangka pendek, Balai TNWK telah melakukan patroli intensif di wilayah rawan konflik, memasang GPS collar pada kelompok gajah liar untuk memantau pergerakan.

Serta memanfaatkan gajah jinak guna memblokade dan menggiring kawanan gajah kembali ke habitat alaminya.

Pengamanan kawasan juga diperkuat melalui sinergi dengan Masyarakat Mitra Polhut (MMP), mitra TNWK, serta dukungan TNI dan Polri.

"Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah penyangga terus ditingkatkan untuk memastikan respons cepat terhadap laporan konflik serta meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian warga," kata dia.

Dalam jangka menengah hingga panjang, TNWK memprioritaskan pembangunan infrastruktur pengamanan kawasan.

Zaidi mengapresiasi keberadaan tanggul sepanjang 12 kilometer di sisi utara kawasan yang dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan masih berfungsi dengan baik.

"Namun saat ini perlu adanya penguatan pembatas di titik-titik krusial lain yang selama ini menjadi jalur lintasan gajah," sambungnya.

Rencana pencegahan struktural tersebut meliputi pembangunan tanggul dan kanal sepanjang 11 kilometer di perbatasan Kecamatan Way Jepara, pembangunan pagar pengaman sepanjang 18 kilometer dari Muara Jaya hingga Margahayu.

Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sepanjang 21 kilometer di jalur rawan, serta pembuatan pembatas permanen di batas alam sungai Way Pegadungan, Way Seputih, dan Sungai Kuala Penet dengan total panjang sekitar 60 kilometer.

"Infrastruktur ini berfungsi sebagai barrier agar pergerakan gajah tetap terkonsentrasi di dalam kawasan konservasi dan tidak masuk ke lahan masyarakat," tegasnya.

Upaya pencegahan juga diperkuat melalui pemulihan ekosistem. Sepanjang 2021 hingga 2024, Balai TNWK telah melakukan restorasi habitat seluas 1.286,84 hektare melalui penanaman vegetasi daratan dan mangrove, serta pengayaan pakan bagi gajah dan badak.

"Jika kualitas habitat membaik dan ketersediaan pakan tercukupi, dorongan gajah untuk keluar kawasan akan berkurang secara alami," jelas Zaidi.

Zaidi menekankan bahwa keberhasilan pencegahan konflik gajah membutuhkan dukungan pembiayaan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, hingga lembaga non-pemerintah.

"Konservasi gajah dan keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Dengan pendekatan berbasis sains dan kolaborasi yang kuat, konflik dapat ditekan dan keberlanjutan ekosistem Way Kambas tetap terjaga," pungkasnya.

Sebelumnya, sebagai langkah kehati-hatian dan respons atas meningkatnya atensi masyarakat, TNWK menutup sementara layanan kunjungan wisata alam.

Kebijakan ini diambil menyusul insiden konflik gajah liar yang menyebabkan Kepala Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Darusman, meninggal dunia setelah terinjak gajah saat berupaya menghalau kawanan yang memasuki perkebunan warga pada akhir Desember 2025. (*)