Kupastuntas.co, Metro - Tekanan fiskal yang kian menghimpit daerah akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat mendorong DPRD Kota Metro meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro tidak pasif dan menunggu, melainkan aktif serta agresif menjemput program-program strategis dari kementerian dan lembaga pusat.

Anggota Komisi III DPRD Kota Metro, Ir. Hadi Kurniadi, menegaskan bahwa kondisi fiskal yang terbatas bukan alasan untuk stagnasi pembangunan. Justru, menurutnya, situasi ini menuntut kreativitas, kecepatan, dan kekuatan jejaring politik pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Hadi usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Metro Selatan yang digelar di aula kecamatan setempat, Selasa (27/1/2026).

“Pertama kita tahu fiskal kita hari ini, dan saya pikir ini menjadi persoalan hampir di semua kabupaten, bahkan provinsi. Pemotongan dana transfer terjadi di semua kabupaten/kota,” ujarnya.

Hadi menilai, di tengah keterbatasan fiskal, strategi paling realistis dan berdampak cepat adalah mengoptimalkan akses program pemerintah pusat, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan kementerian, maupun skema pembiayaan lain yang sah dan terukur.

“Maka strateginya adalah bagaimana pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Metro, aktif mengakses program-program yang berasal dari pusat,” tegasnya.

Menurut Hadi, DPRD Kota Metro sejatinya memiliki modal politik yang cukup kuat untuk membuka jalur tersebut. Sebab, hampir seluruh fraksi di DPRD Metro memiliki keterwakilan di DPR RI yang secara struktural menjadi mitra kerja kementerian.

“Kami di DPRD itu punya banyak fraksi. Ada Fraksi PKS, PDIP, Golkar, dan lain sebagainya. Mereka punya keterwakilan di DPR RI, yang kemudian menjadi mitra di kementerian-kementerian,” jelasnya.

Anggota DPRD dari Dapil Metro Selatan itu menekankan, sinergi antara Pemkot Metro dan fraksi-fraksi di DPRD harus dimaksimalkan. Menurutnya, DPRD tidak boleh hanya menjadi pengawas anggaran, tetapi juga aktor penghubung politik untuk membuka akses program nasional ke daerah.

"Maka yang harus dilakukan adalah mendorong fraksi-fraksi di DPRD Kota Metro yang punya keterwakilan di DPR RI ini, agar mengusulkan program-program yang bisa diakses oleh Kota Metro,” ungkapnya.

Hadi menilai langkah tersebut cukup konkret dan bisa dilakukan dalam waktu relatif singkat, selama pemerintah daerah memiliki proposal yang matang dan mampu mengartikulasikan kebutuhan daerah secara jelas.

“Kalau kita aktif menyampaikan proposal, usulan, dan gagasan, saya pikir pemerintah pusat akan sangat responsif dengan kondisi yang ada,” tambahnya.

Pria yang juga merupakan Ketua PKS Metro itu mencontohkan keberhasilan Pemkot Metro dalam mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) pada periode sebelumnya sebagai bukti bahwa jejaring politik dan administrasi yang efektif mampu menghadirkan anggaran pusat ke daerah.

“Contohnya dua anggaran DAK itu kan hasil dari bagaimana Pemerintah Kota Metro melalui jejaring yang ada di pemerintah pusat bisa mengakses anggaran,” bebernya.

Saat ditanya apakah Pemkot Metro di bawah kepemimpinan Bambang Iman Santoso – Rafieq Adi Pradana sudah cukup aktif dan kreatif dalam menjemput anggaran pusat, Hadi memilih bersikap objektif.

Ia mengingatkan bahwa proses transisi pemerintahan yang sangat singkat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja penyerapan dan pengajuan program pusat.

"Kita harus objektif menilai kinerja. Proses transisi pemerintahan ini sangat pendek. Sejak Februari 2025 terjadi transisi kepemimpinan di tingkat wali kota, lalu transisi di tingkat OPD,” ucapnya.

Menurutnya, sepanjang tahun 2025, Pemkot Metro belum memiliki ruang waktu yang cukup untuk melakukan manuver kebijakan dan lobi anggaran secara maksimal ke pemerintah pusat.

“Hari ini pemerintah kota di tahun 2025 belum punya cukup waktu untuk banyak mengakses program-program pusat,” jelasnya.

Namun demikian, Hadi menegaskan bahwa alasan transisi tidak boleh terus dijadikan pembenar. Ia menyebut konsolidasi internal pemerintah, khususnya di level Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus segera dituntaskan agar Pemkot Metro bisa bergerak lebih agresif pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.

"Situasi konsolidasi di tingkat pemerintahan hingga OPD memang masih sangat dinamis. Tapi ini harus segera dimatangkan,” tegasnya.

Dirinya menyatakan bahwa DPRD siap mengambil peran aktif untuk membantu pemerintah kota keluar dari tekanan fiskal yang ada.

"Kami di DPRD mendorong melalui fraksi-fraksi untuk berupaya penuh membantu situasi dan kondisi Kota Metro saat ini,” tandasnya.

Dorongan DPRD ini sekaligus menjadi sinyal bahwa tantangan fiskal yang dihadapi Kota Metro membutuhkan kolaborasi politik dan birokrasi yang solid. Tanpa langkah proaktif menjemput anggaran pusat, keterbatasan fiskal berpotensi menjadi penghambat serius bagi pembangunan dan pelayanan publik di Bumi Sai Wawai. (*)