Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Tepat satu tahun kepemimpinan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar pada Jumat (20/2/2026), penilaian publik terbelah.

Sebagian kalangan menilai pemerintahan Egi–Syaiful masih berjalan datar tanpa gebrakan signifikan, sementara sejumlah anggota DPRD menyebut capaian di sektor infrastruktur dan pelayanan publik patut diapresiasi.

Ketua Umum LSM Pro Rakyat, Aqrobin A.M., menilai satu tahun kepemimpinan pasangan tersebut belum menghadirkan terobosan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Belum ada hal yang membanggakan untuk diceritakan. Semua masih sebatas rutinitas. Program unggulan seperti agrowisata juga masih di atas kertas,” ujar Aqrobin.

Ia mempertanyakan dampak ekonomi konkret dari program yang telah dijalankan. Menurutnya, belum terlihat kebijakan yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Secara ekonomi, apa yang sudah bisa dirasakan langsung? Jangan sampai yang dilakukan hanya sebatas seremonial dan kontemporer,” kritiknya.

Aqrobin juga menyoroti sistem perekrutan pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Ia mempertanyakan apakah mekanisme yang digunakan berbasis sistem merit atau tidak.

Selain itu, ia menilai birokrasi belum sepenuhnya stabil karena masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang dijabat pelaksana tugas (Plt).

Ia berharap Egi–Syaiful segera melakukan percepatan reformasi birokrasi agar roda pemerintahan bergerak lebih efektif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penilaian berbeda disampaikan anggota DPRD dari PKS, Bowo Edy Anggoro. Ia menilai pembangunan infrastruktur secara kuantitas menunjukkan kemajuan signifikan, terutama melalui implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memprioritaskan belanja modal jalan.

"Hampir 100 persen diarahkan untuk mendukung belanja modal jalan sehingga tingkat kemantapan jalan meningkat menjadi 60,96 persen,” ujarnya.

Namun, Bowo mengingatkan agar peningkatan kuantitas tidak mengabaikan kualitas. DPRD, dalam fungsi pengawasan, masih menemukan beberapa titik jalan dengan mutu pekerjaan yang belum optimal.

Di sektor tata kelola, ia menyebut capaian tahun 2025 cukup baik, antara lain Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai berjalan optimal, angka stunting terendah se-Lampung, penilaian sangat baik untuk pelayanan Disdukcapil dan RSUD Bob Bazar, penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025, serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama sembilan tahun berturut-turut.

Meski demikian, Bowo mendorong perbaikan di sejumlah sektor, terutama peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Bob Bazar, Mal Pelayanan Publik (MPP), serta OPD terkait layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan usaha. Ia juga menekankan pentingnya promosi dan pembinaan destinasi pariwisata yang mulai tumbuh.

Terkait banyaknya jabatan Plt, Bowo berharap segera dilakukan seleksi terbuka dan uji kompetensi.

"Masih banyak pejabat yang kredibel. Prinsipnya right man on the right job,” tegasnya.

Senada soal infrastruktur, anggota DPRD dari Partai NasDem, Polman Sinaga, menyebut pembangunan di wilayah Bakauheni menunjukkan progres positif. Infrastruktur kategori satu di wilayah tersebut telah dikerjakan sekitar 75 persen berdasarkan aspirasi masyarakat melalui DPRD.

Beberapa proyek yang disebut antara lain peningkatan Jalan Ruas Kenyayan–Tanjung Tua tahap pertama sepanjang 1,1 kilometer, Jalan Way Baka–Toto Harjo sepanjang 1 kilometer, drainase Way Baka–Kelawi sepanjang 550 meter, serta Jalan Lingkar Kampung Jering, Bakauheni.

Polman menilai alokasi anggaran infrastruktur pada tahun pertama kepemimpinan Egi–Syaiful lebih terarah dibandingkan sebelumnya. Namun, ia tetap mendorong peningkatan kualitas pekerjaan dan optimalisasi anggaran 2026 agar jalan kategori satu dapat dituntaskan.

Di sisi birokrasi, Polman menilai masih terdapat kekurangan. Ia menyoroti masih dominannya pejabat lama dengan pola kerja yang belum berubah signifikan.

Ia berharap penempatan kepala OPD ke depan lebih selektif, berintegritas, inovatif, serta mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Wakil Ketua DPRD dari PDIP, Merik Hafit, menilai pembangunan infrastruktur sudah cukup baik dan menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Egi–Syaiful. Namun, ia mengingatkan adanya tantangan fiskal pada 2026 karena dana transfer ke daerah dipangkas hingga Rp335 miliar.

Merik juga meminta Dinas Perikanan segera menuntaskan persoalan tempat pelelangan ikan yang terbengkalai selama tiga tahun karena dinilai merugikan nelayan.

Sementara itu, anggota DPRD dari Partai Golkar, Sidik Maryanto, menyebut alokasi anggaran infrastruktur tahun 2026, khususnya di Kecamatan Natar, mencapai sekitar Rp45 miliar. Ia menyatakan panjang jalan yang dibangun meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024.

Menurutnya, dari sisi birokrasi, penempatan pejabat sudah relatif sesuai kompetensi masing-masing sehingga diharapkan mampu memperkuat kinerja kepala daerah ke depan.

Memasuki tahun kedua, pemerintahan Egi–Syaiful menghadapi dua pekerjaan rumah besar, yakni membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya masif secara angka, tetapi juga berkualitas, serta memastikan reformasi birokrasi berjalan transparan dan berbasis kompetensi.

Publik kini menanti apakah tahun berikutnya akan menghadirkan terobosan nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan. (*)