Kupastuntas.co, Lampung Timur - Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menargetkan konflik antara gajah liar dan petani di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dapat ditekan hingga nol pada 2026. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan silaturahmi Idul Fitri di Pusat Latihan Gajah (PLG), Kamis (26/3/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, serta jajaran Forkopimda, di antaranya Danrem 043/Gatam Kolonel Infanteri Sumarlin Marzuki, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Dandim 0429/Lampung Timur Letkol Infanteri Danang Setiaji, dan Kapolres Lampung Timur AKBP Hety Patmawati.

Rombongan Menteri Kehutanan tiba di lokasi sekitar pukul 11.20 WIB dan langsung mengawali kegiatan dengan diskusi bersama masyarakat desa penyangga hutan Way Kambas yang selama ini terdampak konflik satwa liar.

Dalam kesempatan itu, Dirjen KSDAE menjelaskan bahwa program di TNWK tidak hanya berfokus pada pelestarian satwa, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Program di TNWK ini tidak hanya menjaga satwa dan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan hutan. Terkait konflik gajah, kami terus melakukan patroli dan penghalauan bersama polhut dan NGO seperti Elephant Rescue Unit,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan pembangunan kanal skala besar sebagai langkah tambahan untuk mengurangi konflik. “Tujuan utamanya adalah meminimalisir konflik antara gajah liar dan petani,” katanya.

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan bahwa masyarakat desa penyangga selama ini harus berjaga menjaga lahan mereka dari serangan gajah liar.

"Ini adalah masyarakat kami yang setiap hari harus menjaga tanamannya agar tidak dimakan gajah liar,” ujar Ela.

Menurutnya, terdapat 23 desa penyangga TNWK yang berpotensi terdampak konflik. Ia berharap pembangunan pagar atau tanggul di perbatasan hutan dapat menjadi solusi.

"Ada 23 desa yang berpotensi terdampak. Dengan pembangunan pagar atau tanggul, kami berharap konflik bisa ditekan, satwa tetap lestari, dan masyarakat sejahtera,” katanya.

Ela juga menegaskan bahwa sekitar 1 juta warga tinggal di sekitar kawasan TNWK dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

"Kami akan terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan di kawasan Way Kambas,” tambahnya.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut pembangunan pagar permanen sepanjang 130 kilometer telah disetujui pemerintah pusat dan ditargetkan rampung pada 2027.

"Masyarakat sudah puluhan tahun meminta pagar permanen. Alhamdulillah, Presiden Prabowo menyetujui pembangunan 130 kilometer pagar pembatas yang ditargetkan selesai pada 2027,” ujarnya.

Ia menegaskan konflik gajah dan manusia sudah berkepanjangan dan menelan korban jiwa. "Pembangunan pagar ini harus maksimal agar benar-benar menyelesaikan persoalan di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa konflik gajah di Way Kambas telah berlangsung selama 43 tahun dan membutuhkan terobosan baru.

"Konflik ini sudah 43 tahun. Kalau menggunakan cara lama, tidak akan selesai. Karena itu, kita lakukan terobosan dengan pembangunan pagar permanen,” ujarnya.

Ia menyebut program tersebut telah melalui berbagai kajian dan uji coba di sejumlah negara. “Target kita, pada 2026 konflik gajah dengan petani bisa ditekan hingga nol,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan skema pendanaan melalui kerja sama dengan pihak swasta dan NGO internasional, termasuk melalui perdagangan karbon.

"Kita dorong restorasi hutan, pariwisata konservasi, dan pelibatan masyarakat desa penyangga. Setengah dari keuntungan akan dikembalikan ke masyarakat,” katanya.

Raja Juli juga mengajak masyarakat yang selama ini melakukan aktivitas ilegal di kawasan hutan untuk beralih ke kegiatan produktif.

"Kami ingin masyarakat memiliki pekerjaan yang layak dan tidak lagi melakukan aktivitas ilegal di dalam hutan,” ujarnya.

Sebagai langkah tambahan, pemerintah akan mendorong budidaya lebah dan penanaman serai di sekitar kawasan hutan.

"Gajah itu takut lebah. Ini bisa menjadi solusi alami, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)