Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Progres pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung hingga awal triwulan II tahun 2026 menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan.

Berdasarkan data monitoring Biro Pengadaan Barang dan Jasa, realisasi pengadaan telah mencapai Rp1,443 triliun atau 54,8 persen dari total rencana pengadaan sebesar Rp2,649 triliun.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lampung, S. Hendriyanto, menyampaikan bahwa capaian tersebut menempatkan Provinsi Lampung pada posisi kedua tertinggi secara nasional, setelah Provinsi Kalimantan Selatan.

"Dari rencana pengadaan barang dan jasa yang melalui penyedia, nilai pengadaan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp2,649 triliun. Sampai dengan hari ini yang sudah terealisasi sebesar Rp1,443 triliun atau 54,8 persen. Angka ini menjadi nomor dua terbesar di Indonesia setelah Kalimantan Selatan," ujarnya saat dimintai keterangan, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, capaian tersebut cukup membanggakan karena sejalan dengan arahan pemerintah pusat maupun daerah agar proses pengadaan dapat dilakukan sejak awal tahun.

Hal ini penting untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sekaligus mendorong perputaran ekonomi di masyarakat.

"Pelaksanaan pengadaan yang lebih awal diharapkan membuat pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun. Selain itu, uang yang beredar di masyarakat juga bisa lebih cepat berputar untuk mendukung perekonomian," jelasnya.

Ia menambahkan, capaian realisasi yang cukup tinggi tersebut juga didukung oleh dominasi kegiatan sektor konstruksi, khususnya pada pengadaan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK).

Salah satu faktor pendorongnya adalah adanya program pinjaman sebesar Rp1 triliun yang saat ini sudah berjalan.

"Pengadaan sektor konstruksi seperti perencanaan dan pembangunan jalan, gedung, serta jasa konsultansi pendukung seperti pengawasan dan perencanaan memang mendominasi sejak awal tahun. Ini yang mendorong tingginya progres realisasi pengadaan," katanya.

Selain sektor konstruksi, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya juga turut menyumbang nilai pengadaan, seperti sektor perindustrian dan pertanian yang memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi pengadaan barang dan jasa di Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, Hendriyanto menjelaskan bahwa proses pengadaan dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya tender, e-purchasing melalui e-katalog, serta pengadaan langsung oleh dinas terkait.

"Proses pengadaan penyedia bisa dilakukan melalui tender, e-purchasing atau e-katalog, serta pengadaan langsung. Tidak semua proses dilakukan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Tender dilakukan melalui biro, sedangkan e-purchasing dan pengadaan langsung dilaksanakan oleh OPD masing-masing," terangnya.

Ia juga menyebutkan bahwa sisa pengadaan yang belum berjalan saat ini sedang dalam proses pengusulan oleh OPD terkait untuk segera dilakukan pengadaan, sehingga target realisasi dapat terus meningkat pada triwulan berikutnya. (*)