‎Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, melakukan kunjungan kerja untuk meninjau Sekolah Rakyat di Hajimena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Minggu (26/4/2026).

‎Dalam kunjungan tersebut, Mensos didampingi Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.

Ia menilai proses pembelajaran di Sekolah Rakyat sejauh ini berjalan dengan baik, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

‎‎“Alhamdulillah pembelajaran di sini berjalan dengan baik. Kami melihat langsung bagaimana guru mengajar, bagaimana kedisiplinan diterapkan, serta pelaksanaan SOP dalam penyelenggaraan sekolah rakyat,” ujar Saifullah Yusuf.

‎Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat memiliki karakteristik siswa yang sangat beragam. Banyak di antaranya berasal dari keluarga kurang mampu, bahkan ada yang sebelumnya belum pernah mengenyam pendidikan formal.

‎“Ada siswa yang cepat mengikuti pembelajaran, tapi ada juga yang sudah setingkat SMA namun belum bisa membaca. Ini menjadi tantangan besar bagi guru dan tenaga kependidikan,” jelasnya.

‎Meski demikian, ia mengapresiasi kolaborasi antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika tersebut. Menurutnya, berbagai tantangan pada awal penyelenggaraan kini mulai teratasi.

‎“Bulan pertama dan kedua memang cukup berat, tetapi sekarang kondisinya jauh lebih baik. Guru dan siswa sudah mulai betah, ini menjadi modal penting untuk keberlanjutan program,” katanya.

‎Saifullah Yusuf juga menyampaikan bahwa saat ini kegiatan belajar masih berlangsung di gedung sementara. Sementara itu, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 20 persen.

‎“Kita terus lakukan evaluasi berkala dan pengawasan agar tata kelola semakin baik,” tambahnya.

‎Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga terus dilakukan melalui berbagai pelatihan bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, hingga tenaga kependidikan.

‎Dalam kesempatan tersebut, Mensos mengungkapkan bahwa sekitar 75 persen siswa Sekolah Rakyat memiliki keinginan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Sementara 25 persen lainnya diarahkan untuk masuk dunia kerja, termasuk melalui skema koperasi desa atau kelurahan yang saat ini tengah dibahas bersama kementerian terkait.

‎Lebih lanjut, ia menyoroti masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan, khususnya lulusan SMP. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

‎“Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu solusi, meskipun belum bisa menampung semuanya karena keterbatasan kuota. Ke depan, kita akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan ini,” ujarnya.

‎Ia juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan agama serta pendidikan informal dan nonformal guna mencegah anak-anak terjerumus dalam kegiatan negatif akibat tidak bersekolah.

‎“Ini menjadi perhatian bersama. Anak-anak ini adalah tanggung jawab kita semua,” tutupnya. (*)