Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung mencatat hasil efisiensi anggaran sebesar Rp236.276.680 dari pelaksanaan program Work From Home (WFH) selama bulan Mei 2026. 

Penghematan tersebut berasal dari berbagai sektor operasional, mulai dari listrik, bahan bakar minyak (BBM), air, hingga operasional pegawai.

Kepala Biro Organisasi Setprov Lampung, Hery Sadli mengatakan, hasil penghitungan efisiensi WFH tersebut baru selesai dilakukan dan telah dilaporkan secara resmi serta ditandatangani oleh Gubernur Lampung.

"Alhamdulillah untuk penilaian ini penghitungannya sudah selesai hari ini. Jadi sudah ada hitungannya dari semua OPD yang ada di Pemerintah Provinsi maupun dari kabupaten/kota dan sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur Lampung terkait efisiensi ini," ujarnya saat dimintai keterangan, Selasa (26/5/2026).

Hery menjelaskan, laporan efisiensi tersebut merupakan laporan rutin bulanan yang wajib disampaikan kepada pemerintah pusat. 

Untuk periode Mei 2026, total penghematan yang berhasil dicapai dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung mencapai Rp236 juta lebih.

Adapun rincian penghematan tersebut meliputi

Penghematan listrik sebesar Rp47.237.003

Penghematan BBM sebesar Rp85.520.467

Penghematan air sebesar Rp593.200

Penghematan komunikasi sebesar Rp138.001

Penghematan operasional pegawai sebesar Rp102.788.019

Menurut Hery, capaian efisiensi tersebut masih berpotensi untuk terus ditingkatkan, khususnya pada sektor energi seperti listrik, air, dan BBM. Jika dioptimalkan secara konsisten, ia memperkirakan total efisiensi dalam satu tahun dapat mencapai sekitar Rp2,5 miliar.

“Dana hasil efisiensi ini bahkan bisa membiayai anggaran dua biro di Pemprov Lampung,” katanya.

Ia menegaskan, pelaksanaan WFH yang diterapkan pemerintah daerah sejatinya bukan hanya soal fleksibilitas kerja pegawai, tetapi juga menjadi bagian dari program nasional efisiensi energi sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

“Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, yang diharapkan dari WFH ini adalah penghematan di sektor energi, baik BBM, listrik maupun air,” jelasnya.

Karena itu, Hery meminta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Lampung untuk lebih mengoptimalkan pola kerja WFH tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan kinerja pegawai.

Ia mencontohkan sejumlah langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik di kantor, seperti mematikan lampu dan pendingin ruangan yang tidak digunakan.

“Ruangan mana yang masih bisa dihemat, ya dihemat. Lampunya dimatikan kalau tidak perlu, AC juga begitu. Komputer yang tidak digunakan dimatikan,” ujarnya.

Bahkan, ia mengaku telah menerapkan pola penghematan tersebut di ruang kerjanya sendiri.

“Kalau kamar mandi di ruangan saya tidak saya hidupkan terus. Nanti kalau mau dipakai baru dihidupkan. AC juga kalau sudah dingin saya matikan dulu,” katanya.

Selain penghematan listrik, pelaksanaan WFH juga dinilai mampu menekan konsumsi BBM pegawai. Menurut Hery, esensi utama WFH adalah pegawai tetap bekerja dari rumah sehingga tidak melakukan perjalanan yang tidak perlu.

“Makna esensinya kan mereka kerja di rumah, bukan keluyuran ke mana-mana. Jadi tidak menghabiskan BBM,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengurangan konsumsi BBM dapat dihitung berdasarkan rata-rata penggunaan kendaraan pegawai setiap hari kerja. 

Selain itu, evaluasi juga bisa dilakukan melalui koordinasi dengan pihak Pertamina untuk melihat tren penurunan konsumsi BBM di SPBU selama pelaksanaan WFA.

“Kalau misalnya penggunaan BBM di bulan Mei menurun dibanding sebelumnya, itu juga bisa menjadi indikator adanya penghematan,” katanya.

Hery menambahkan, laporan efisiensi dari seluruh OPD Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota akan terus dipantau setiap bulan dan dilaporkan ke kementerian sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

“Ini program nasional yang memang harus kita laksanakan bersama. Harapan kita, efisiensi ini bisa terus meningkat tanpa mengganggu kinerja pemerintahan,” pungkasnya. (*)