Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah memperketat sistem QR Code untuk mengantisipasi potensi lonjakan pengguna BBM nonsubsidi yang tergoda berpindah ke Pertalite menyusul kenaikan harga Pertamax yang cukup tajam.

Harga Pertamax RON 92 resmi naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter di wilayah Jawa per Rabu (10/6), Pertamax Green 95 (RON 95) juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu harga BBM subsidi Pertalite tetap Rp10.000 per liter. 

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengakui risiko pergeseran ke Pertalite adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Namun berdasarkan pemantauan bersama Pertamina Patra Niaga dalam dua hari pertama, dampaknya disebut masih terbatas.

"Itu juga fakta yang tidak bisa disangkal bahwa akan ada kemungkinan besar pergeseran. Tadi kami sudah berdiskusi dengan Pertamina Patra Niaga. Dalam dua hari ini apakah sudah ada pergeseran? Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya, mungkin dari Pertamax Turbo yang di atas ke Pertamax saat ini," ujar Anggia, dikutip CNN Indonesia, Sabtu (13/6/2026).

Sebagai langkah utama mitigasi, pemerintah memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi melalui sistem QR Code. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah memerintahkan Pertamina dan pihak terkait memperketat pengawasan di lapangan.

"Antisipasi, mitigasi pasti dilakukan. Misalnya saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan QR ya, walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini. Menteri ESDM (Bahlil) sudah meminta untuk Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di bawah," jelas Anggia.

Meski begitu, ia menilai pengawasan saja tidak cukup. Anggia menekankan kesadaran pengguna kendaraan lebih menentukan dibanding sistem pengawasan yang paling ketat sekalipun.

"Tapi yang paling penting, enggak semuanya harus diawasi. Yang paling penting kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya, itu sih yang lebih penting," jelasnya.

Anggia secara khusus mengimbau pengguna kendaraan yang mampu membeli Pertamax untuk tidak berpindah ke Pertalite. Subsidi BBM, menurutnya, seharusnya menjadi hak kelompok yang benar-benar membutuhkan seperti petani dan nelayan.

"Semua juga harus aware dong, mana yang bukan haknya, jangan diambil, sehingga masyarakat yang memang harus dilindungi, petani, nelayan itu bisa tetap survive, jalan terus roda perekonomiannya," terangnya.

Terkait risiko jebolnya kuota Pertalite, pemerintah memastikan akan terus memantau lapangan sembari menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kondisi fiskal.

"Kalau kita berbicara kuota yang pasti pemerintah berusaha untuk subsidi untuk masyarakat terpenuhi. Namun di satu sisi kan kita juga harus menjaga kondisi fiskal. Jadi apapun itu pasti akan dipantau untuk keseimbangannya. Yang penting masyarakat terpenuhi, tapi di satu sisi beban fiskal juga tidak terlalu berat," ujarnya. (*)