Kupastuntas.co, Jakarta - Komisi X DPR memastikan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) di 2027 masih akan mengambil sebagian dari pos pendidikan dan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian. Lalu mengatakan, kepastian itu sebelumnya juga telah disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arum Sari.

"Jadi prinsipnya memang hari ini masih diambil dari anggaran pendidikan dan kesehatan, menurut penjelasan dari Waka BGN," kata Lalu di kompleks parlemen dikutip CNN Indonesia, Kamis (18/6/2026).

Meski begitu, Lalu menilai bahwa program MBG masih perlu untuk dilanjutkan, dengan syarat evaluasi pada tata kelola pelaksanaannya. Kedepan, ia juga menyarankan MBG mulai diprioritaskan pada daerah tertinggal.

Di sisi lain, penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG juga tak mengurangi kualitas layanan pendidikan nasional.

"Walaupun misalnya postur anggarannya ada di anggaran pendidikan, kami berharap kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan lainnya tidak terganggu oleh anggaran tersebut," katanya.

Lalu juga menyambut baik rencana BGN untuk melakukan efisiensi pada anggaran MBG. Namun, ia mengaku belum mengetahui persis besaran anggaran yang akan ditetapkan untuk MBG di 2027.

Komisi X, lanjut Lalu, akan terus mengawal proses pembahasannya karena sebagian anggaran MBG berasal dari alokasi dana pendidikan.

"Kami di Komisi X akan mengawal, karena diambil dari anggaran pendidikan ya tentu menjadi kewajiban kami untuk mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh BGN," katanya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Agustina Arum Sari, telah mengonfirmasi anggaran MBG masih akan diambil dari pendidikan dan kesehatan. Meski belum diketahui angkanya, pemerintah telah menetapkan pagu indikaf sebesar Rp270,2 triliun.

Namun, Arum menilai angka tersebut masih akan terus dievaluasi. Menurut Arum, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bilang angkanya akan berkisar Rp268 triliun.

"Sekarang pendidikan dan kesehatan. Masih itu, pendidikan. Masih. Ke depan juga masih ya," ujar Arum usai rapat di Komisi IX DPR, Senin (15/6/2026). (*)