Kupastuntas.co, Lampung Barat - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat mengingatkan pentingnya pengelolaan bantuan pemerintah dan administrasi aset desa yang tertib sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penerangan Hukum yang dirangkaikan dengan panen padi Program Petani Mitra Adhyaksa di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Rabu (24/6/2026).

Kegiatan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Wahyu Hidayatullah, Kepala Seksi Intelijen Imam Hidayat, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Barat Rudi Rahmadian, Peratin Pekon Tanjung Raya Johan Sapri, kelompok tani, serta masyarakat setempat.

Sebelum penyuluhan hukum dimulai, peserta meninjau area persawahan dan mengikuti panen padi bersama Kelompok Tani Hamtuha Adhyaksa. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Petani Mitra Adhyaksa yang bertujuan mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Kepala Kejari Lampung Barat, Wahyu Hidayatullah, mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mengembangkan sektor pertanian melalui pengelolaan lahan yang produktif dan berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan panen tidak terlepas dari sinergi antara petani, pemerintah daerah, pemerintah pekon, dan berbagai pihak terkait yang memiliki komitmen sama dalam menjaga ketahanan pangan.

"Kolaborasi yang baik menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong kesejahteraan petani," kata Wahyu.

Usai panen, Kejari Lampung Barat memberikan penerangan hukum kepada kelompok tani dan aparatur pekon. Materi yang disampaikan berfokus pada pengelolaan bantuan pemerintah secara transparan, akuntabel, dan sesuai peruntukannya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Barat, Imam Hidayat, menegaskan bahwa setiap bantuan yang diterima kelompok tani, baik berupa benih, pupuk, alat dan mesin pertanian maupun bantuan lainnya, harus dimanfaatkan secara tepat sasaran.

"Bantuan pemerintah harus digunakan sesuai tujuan pemberiannya agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi petani," ujarnya.

Selain pemanfaatan bantuan, Imam juga menyoroti pentingnya administrasi dan pencatatan yang tertib terhadap seluruh bantuan yang diterima. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya mewujudkan transparansi dalam pengelolaan program pertanian.

Dalam kesempatan yang sama, Kejari turut mengingatkan pentingnya penataan administrasi aset desa, termasuk berbagai infrastruktur pendukung pertanian seperti jalan usaha tani yang telah diserahkan kepada pemerintah pekon.

"Aset desa harus memiliki pencatatan yang jelas agar status kepemilikan dan pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan serta terhindar dari potensi masalah di kemudian hari," tegasnya.

Kegiatan juga diisi dengan diskusi mengenai penguatan ketahanan pangan, mulai dari pemilihan varietas padi yang sesuai dengan kondisi lahan hingga pemanfaatan limbah pertanian untuk meningkatkan nilai ekonomi.

Salah satu gagasan yang mendapat perhatian peserta adalah pengolahan sekam padi menjadi produk bernilai tambah seperti biochar dan bio coal yang dinilai memiliki potensi ekonomi bagi petani.

Dalam sesi dialog, petani juga menyampaikan berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari kebutuhan sarana panen hingga pengembangan lahan pertanian yang lebih optimal.

Melalui kegiatan tersebut, Kejari Lampung Barat berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata kelola bantuan dan aset desa semakin meningkat sehingga pembangunan pertanian dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan petani.

"Dari lahan yang produktif lahir ketahanan pangan, dan dari tata kelola yang baik lahir kesejahteraan yang berkelanjutan," pungkas Wahyu. (*)