Kupastuntas.co, Tulang Bawang Barat - Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (DPC Partai Hanura) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) dipastikan lolos Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Meskipun, saat ini Partai besutan Wiranto itu masih berada dalam kondisi dualisme kepengurusan.

Sebelumnya, KPU Kabupaten Tubaba melakukan Verifikasi Faktual di DPC Partai Hanura Tubaba kubu Oesman Sapta Odang (OSO) yang saat ini Rudi Dwi Purwono yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Hanura Tubaba dan sekretariatnya berada di Tiyuh Candra Mukti Kecamatan Tulangbawang Tengah.

"Hanura Tubaba lolos verifikasi faktual. Itu kan sudah diumumkan KPUD Tubaba,"singkat Rudi Dwi Purwono melalui pesan WhatsApp kepada kupastuntas.co, Jum'at (2/2/2018) malam ini.

Anehnya, pada verifikasi yang berlangsung pada Rabu (31/1/2018) kemarin itu, 3 (tiga) Anggota DPRD Kabupaten Tubaba asal Partai Hanura tidak terlihat hadir pada kegiatan tersebut. Menurut pengakuan Rudi Dwi Purwono bahwa, ketiga Anggota DPRD Tubaba asal Partai Hanura yaitu Marzani, Sudirwan, dan Roni yang tidak hadir itu karena ketiganya merupakan kubu Jenderal Pur Daryatmo.

Pada saat verifikasi berlangsung Rudi mengakui jika dualisme kepengurusan Partai Hanura terjadi sampai ke Kabupaten Tubaba.

"Kita kan lagi ada sedikit konflik, saya diundang untuk Musdalub di Jakarta, karena beberapa DPC tidak hadir, saya di tunjuk untuk menjadi Plt Ketua DPC Partai Hanura Tubaba dalam Musdalub itu,"ucapnya kepada awak media.

"Karena situasinya yang luar biasa darurat, Ketua umum menilai bahwa ini harus segera diselesaikan. Jadi, Ketua Umum menggunakan Pasal darurat, Ketua umum menggunakan AD/ ART Partai Hanura Pasal 34 ayat 3 poin C yang isinya adalah ketua umum partai hanura adalah penanggungjawab organisasi. Atas dasar itulah ketum menunjuk saya,"tambah Rudi.

Saat disinggung keberadaan ketiga Anggota DPRD Tubaba asal Partai Hanura, Rudi akan berkoordinasi dengan DPD dan DPP Partai Hanura apakah ketiganya akan diberhentikan dari Partai Hanura sekaligus dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) apabila ketiganya tidak bisa diajak islah.

"Tiga anggota dewan kalau dalam hal itu saya sementara akan berkoordinasi dulu dengan DPD dan DPP, karena saya tidak bisa memutuakannya sendiri. Intinya itu aja dulu jawaban, karena nantinya akan islah atau gimana (Pemberhentian dan PAW) kita kan belum tau. Jadi nggak bisa memutuskannya sendiri. Kalau kami berdasarkan SKEP/372/DPP-Hanura/1/2018 SK dari Pak OSO tanggal 26 januari 2018. Kami tidak tau kalau soal itu, karena kami hanya menjalani saja,"beber Rudi. (Irawan)