Kupastuntas.co, Lampung Utara - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Utara (Lampura), Samsir kembali menegaskan bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) mendatang para Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersifat Netralitas atau tidak berpihak kesalah satu calon.

"Kalau nanti Panwaslu memberikan laporan terkait ASN tak netral lengkap dengan bukti-buktinya maka akan kita proses ditingkat Kabupaten. Tidak pandang bulu, nantinya ketika saya melakukan pelanggaran juga maka saya akan diproses di provinsi. Ini yang harus dipahami para ASN," kata Samsir, Selasa (06/02/2018).

Tim komite yang dimaksud terdiri dari ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), para asisten, Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampura.

Samsir mengatakan, terdapat dua untuk menindak hal tersebut, yakni sanksi ringan dan sanksi berat. Sanksi Ringan berupa teguran tertulis dan teguran secara langsung, sedangkan sanksi beratnya adalah pemecatan. .

Sanksi tersebut merupakan ketentuan yang dibuat oleh Panitian Pengawas (Panwas). "Rambu-rambunya ada di Panwas, tim Komite akan memeriksa kembali laporan Panwas. Inspektorat akan mengecek kebenarannya. Lalu dilakukan pemeriksaan, prosesnya cukup lama," paparnya.

Untuk itu Samsir menghimbau kepada seluruh ASN yang ada dilingkup Pemkab Lampura agar tidak mendekati apa lagi mengikuti kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Bakal Calon Kepala Daerah nantinya.

"Hal tersebut menyalahi aturan, meski niatnya hanya untuk melihat saja, karena Panwaslu akan mengartikan kehadiran ASN tersebut," ujarnya. (Sarnubi)