Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menyampaikan protes kepada Kepala Dinas Pariwisata, Budiharto lantaran pengelolaan sektor pariwisata di Lampung dinilai belum maksimal.

Bachtiar mengatakan kunjungan wisatawan ke Lampung sudah meningkat drastis, tetapi tidak berdampak signifikan pada perekonomian warga yang tinggal di daerah wisata.

“Kunjungan wisatawan lokal tidak kalah dengan yang berkunjung ke Bali, itu saya selal protes kepada Kadis Pariwisata. Misalnya Pahawang, jumlah penduduknya hanya sekitar 300an KK, dan dikunjungi ribuan orang setiap bulannya, tetapi mengapa dia tidak sejahtera? ada sistem yang salah di sini,” kata Bachtiar.

Ia menilai, para wisatawan hanya sebatas berjunjung ke beberapa lokasi wisata di Lampung, tetapi tidak berbelanja karena belum tersedianya pusat perdagangan souvenir, oleh-oleh maupun kuliner.

“Artinya banyak yang berangkat tetapi tidak belanja, hanya buang sampah saja atau merusak terumbu karang ketika dia nyelam karena tour guidenya juga tidak menguasai. Di Pahawang saya nggak melihat kios yang jual pakaian pantai, oleh-oleh atau souvenir itu nggak ada. Padahal kan itu nggak susah,” tegas Bachtiar saat menghadiri acara pelepasan Kapal Nusantara Wisata Samudra Krakatau di Galangan Kapal Rakyat, dekat PPI Lempasing, Rabu (7/2/2018).

Untuk itu, ia menyarankan agar Dinas Pariwisata menggandeng para pengusaha seperti jasa traveling, hotel, tour guide, kuliner dan berbagai usaha di sector pariwisata untuk bekerja sama. Sehingga kunjungan wisatawan dapat lebih berdampak ke masyarakat.

Ia juga meminta agar ada pelatihan guide. Sebab, pengalaman pribadi Bachtiar merasa kurang puas dengan pelayanan tour guide saat berlibur ke Kiluan. Guide yang memandu mereka bahkan tidak mengerti sejarah dan area yang dilalu. Selain itu banyak juga guide yang tidak menekankan agar wisatawan menjaga lingkungan, terutama terumbu karang.

“Harusnya orang yang menyelam tidak boleh berdiri, karena terumbu karang yang diinjak itu akan rusak. Kalau sudah rusak itu makan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk memperbaiki. Kita harus siapkan itu, bukan hanya oleh pemprov, tetepi semua pemda dan masyarakat,” pungkasnya. (Tampan)