• Rabu, 24 April 2024

Potong Gaji PNS Untuk Zakat, Sekda Pesawaran Kesuma Dewangsa : Saya Sangat Mendukung Wacana Tersebut

Rabu, 07 Februari 2018 - 17.23 WIB
239

Kupastuntas.co, Pesawaran - Terkait adanya wacana Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya yang beragama muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat, mendapatkan respon positif dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Kesuma Dewangsa, saat dihubungi Kupastuntas.co, Rabu (7/2/2018).

"Oiya ada wacana itu saya sudah dengar dari media, pada dasarnya saya sangat mendukung wacana tersebut," ungkapnya.

Menurutnya, mengenai zakat juga telah diatur oleh agama Islam, dan diwajibkan bagi umatnya jika telah memenuhi nishabnya.

"Kenapa tidak, apalagi kita sebagai umat Islam sudah tahu, kalau zakat itu memang harus dibayarkan jika telah memenuhi nishabnya," ujarnya.

Bahkan, sambungnya, dana zakat tersebut dinilai dapat membantu mengentaskan kemiskinan di daerah.

"Zakat itu sangat membantu lho, bagi masyarakat yang tidak mampu, dan justru bisa dimaksimalkan sebagai program mengentaskan kemiskinan jika dapat dimanfaatkan dengan baik," sambungnya.

Selain itu, kata dia, Pemerintah Pusat juga sebenarnya dianggap sudah terlambat jika masih akan mewacanakan terkait pembayaran zakat untuk PNS tersebut.

"Pusat itu sepertinya malah telat, sebab, di daerah lain justru sudah berjalan terkait hal ini, karena memang program ini sangat bagus, tinggal kita mencari cara mengimplementasikannya agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran," katanya.

Ditambahkannya, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga pada dasarnya sudah akan memulai hal itu.

"Saya kan memang sudah sering menghimbau kepada para PNS di Kabupaten Pesawaran untuk bisa membayar zakat, apalagi itu baik buat diri kita sendiri," tambahnya.

Kendati demikian, ia melanjutkan, jika ada wacana pemotongan secara langsung dari gaji para PNS akan ada sedikit persoalan ditengah para PNS.

"Kalau saya rasa kendalanya mungkin ada pada para PNS yang sudah ada hutang di Bank, tinggal bagaimana Pemerintah Pusat untuk mencarikan solusinya untuk mengantisipasi hal seperti itu," tutupnya. (Reza)

Editor :