Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ratusan massa yang didominasi oleh ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa di Lapangan Korpri, Pemprov Lampung, Kamis (08/03/2018). Massa dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) ini menyampaikan protes kepada Pemprov Lampung terkait program keluarga harapan (PKH) dan penyaluran beras sejahtera (Rastra).

Ketua Umum DPN SPRI Marlo Sitompul menyampaikan kedua program ini sering kali tidak tepat sasaran. Ia mengatakan, setidaknya program ini dianggarkan dana sebesar Rp21 triliun. Adapun penerima PKH ditetapkan sebanyak Rp10 juta keluarga sangat miskin, dan penerima Beras Sejahtera (Rastra) sebanyak Rp15,5 juta keluarga miskin dan sangat miskin.

“Pertama, manfaat PKH-Rastra terlalu kecil dan tidak bisa menutup beban ekonomi keluarga miskin. Kedua, Program PKH-Rastra tidak menjangkau seluruh rakyat miskin. Ketiga, survei yang dilakukan pemerintah untuk menetapkan sasaran penerima PKH Rastra tidak melibatkan rakyat miskin. Keempat, program PKH dan Rastra rentang penyelewengan,” kata Marlo dalam orasinya.

“'Selain itu, angka 40% keluarga miskin dari seluruh jumlah penduduk Indonesia juga kami pertanyakan, mengingat banyak kalangan akademisi dan peneliti yang meragukan metode pemerintah dalam menentukan jumlah keluarga miskin,'' tambahnya.

Usai berorasi, beberapa perwakilan pendemo akhirnya audiensi dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung. Kadis Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni bahkan menyempatkan bertemu dengan ratusan massa yang masih berkumpul.

“Yang pertama, nanti akan kami cek nama-mana yang akan disampaikan oleh mas marlo kepada kami itu masuk data BDT (basis data terpadu) atau nggak. Kalau belum masuk ini akan kami sampaikan kepada BPS masing-masing kabupaten, supaya ini dimasukkan ke dalam BDT,” ujar Sumarju di hadapan massa.

Nantinya, BPS akan melakukan verifikasi. Ia juga memastikan pendataan ini tidak ada unsur KKN. “Yang betul-betul miskin itu yang kita perjuangkan,” kata Sumarju disambut teriakan “setuju” dari massa.

Mantan Kadiskominfo Lampung ini menjelaskan, pihaknya hanya memberikan bantuan kepada nama-nama warga yang memang sudah terdaftar. Ia pun berjanji dalam waktu dekat akan menggelar rapat kordinasi untuk menyelesaikan pendataan warga miskin yang layak mendapatkan bantuan.

“Nanti pendataan di masing-masing kabupaten untuk PDT, disini ada teman-teman dari BPS. Saya berjanji bulan Maret ini akan kami kumpulkan teman-teman di semua kabupaten untuk kita rapat koordinasi menyelesaikan data ini,” tutupnya. (Tampan)