Beranda Bandar Lampung

Alasan Kebhinekaan, Pemprov Lampung Tolak Perda Baca Tulis Quran

1312
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
https://www.kupastuntas.co/files/kota-bandar-lampung/2018-02/dampak-pilgub-pemprov-lampung-pinjam-dana-sebesar-rp600-m-01.jpg
Kantor Pemerintah Provinsi Lampung. Foto: Ist

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung  menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang baca tulis Al Quran terancam batal.

Pasalnya pemerintah Provinsi  Lampung menolak raperda dengan alasan mengancam kebhinekaan.

Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Bandar Lampung, Sukarma Wijaya  mengatakan penolakan raperda diketahui pemerintah Kota Bandar Lampung melalui surat dari pemerintah Provinsi Lampung .

“Dari surat yang kami terima dari biro hukum pemprov, alasan penolakan karena perda ini melanggar kebhinekaan. Tentunya pemkot akan mempertanyakan lebih detail tentang penolakan ini melalui surat resmi ke pemprov,” kata Sukarma Wijaya, dalam rapat bersama fraksi dan pimpinan DPRD Bandar Lampung, Senin (26/3/2018).

Sukarma menilai  penolakan yang dilakukan pemprov lebih kepada ketidakcermatan  biro hukum Pemprov Lampung  mengkaji isi perda. Karena di dalam perda tersebut sebenarnya tidak ada yang bertentangan dengan kebhinekaan.

Apalagi lanjut dia, saat pembahasan raperda sudah melalui mekanisme dan aturan, baik konsultasi dengan Kemendagri, mengundang pakar hukum, akademisi termasuk tokoh agama, dan masyarakat.

“Kalau saya  lihat ini karena ketidakcermatan biro hukum mengkaji perda. Mereka harusnya  melihat detail  isi perda.

Di dalam perda  tidak ada yang  melanggar Bhineka Tunggal Ika, Contohnya di pasal itu  dinyatakan bahwa  peserta didik yang wajib mengikuti baca tulis Quran mereka yang beragama islam, sedangkan non muslim  tidak wajib,” tukas Sukarma.

Sukarma menambahkan atas penolakan tersebut pihaknya tetap berupaya perda  bisa dilaksanakan.

“Kami masih upayakan menyurati untuk berkonsultasi dengan biro hukum pemprov,  minta penjelasan  detail, termasuk konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri,” tegasnya. (Wanda)

Facebook Comments