Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Tak mudah untuk mengatasi persoalan di Kota Bandar Lampung. Diberikan waktu 4 bulan sebagai Plt Walikota Bandar Lampung, Yusuf Kohar mengaku selalu siap dan enjoy dalam menuntaskan persoalan di kota ini. Salah satunya bagian perizinan dan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Yusuf Kohar saat mengunjungi Kantor SKH Kupas Tuntas, Senin (26/3/2018). Kedatangannya itu disambut oleh Direktur Umum Kupas Tuntas Donald Haris Sihotang, Pimpinan Perusahaan Suhaili, Wakil Pimpinan Perusahaan Zainal, dan Wartawan desk Pemeritahan Kota (Pemkot) Herwanda.

Obrolan santai dan diselingi canda tawa selama satu jam tersebut, merujuk pada kesimpulan penataan kota Bandar Lampung masih banyak yang dibenahi dalam bidang perizinan dan perbaikan infrasturuktur.

“Selama ini saya selalu memantau bidang perizinan dan pelayanan di Bandar Lampung, jangan sampai kita punya gedung satu atap bidang perizinan, tetapi warga kesulitan dalam  pembuatan perizinan,”ungkap Kohar.

Ia menyampaikan, banyak layanan perizinan dan pelayanan yang terus dikeluhkan masyarakat, seperti pelayanan pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Disdukcapil Bandar Lampung , beberapa warga mengadu ke dirinya kalau pembuatan e-KTP sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

“Ini aneh, padahal saat ini pembuatan e-KTP hanya tiga hari jadi. Ini jadi atensi kami, apalagi menjelang Pilkada, warga sangat butuh e-KTP,”ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung ini.

Ia pun selalu menghimbau kepada camat dan lurah agar terus mensoisalisasikan pembuatan e-KTP.

Selain itu, ia juga menyoroti bagian perizinan yang keadaannya hampir sama, yakni ‘lelet’ dan tak cepat tanggap.

“Saya minta terus dibenahi, hal ini agar tak membuat investor kabur karena leletnya pembuatan perizinan,”ungkapnya.

Selain masalah itu, ia juga menyoroti bagian infrastruktur di Kota Bandar Lampung yang terkesan asal jadi, sehingga beberapa jalan yang baru dibangun, saat ini kondisinya rusak.

“Seperti jalan Dr Setia Budi di dekat kawasan wisata Bumi Kedaton, kondisinya sekarang rusak, padahal baru saja diperbaiki,”ungkapnya.

Oleh karena itu, dirinya persilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit  pengerjaan Dinas PU tersebut, termasuk Flyover.

“Saya persilakan untuk melakukan audit, karena jalan kan untuk kebutuhan dan kepetingan warga, apakah pengerjaan itu harus benar atau tidak,”tandasnya.

Yusuf Kohar menilai penataan wilayah kota Bandar Lampung yang tak jelas, mengakibatkan mudah terjadi banjir saat musim hujan.

Ia mencontohkan, seperti penyempitan sungai karena rumah warga banyak berada di pinggir sungai, sampai dengan area pesawahan yang terus tergeser oleh perumahan.

“Normalisasi sungai harus secepatnya dilakukan oleh Dinas PU, saya sudah perintahkan, dan minta datanya, namun sampai saat ini belum diberikan,”ungkapnya.

Selain itu, ia meminta agar sudah waktunya menyetop pembangunan rumah dan bangunan di pinggir sungai.

“Ini kewenangan pihak kelurahan , kan ada Kasih Kamtibnas bagian kelurahan, dia dong harus mengingatkan , harus diberdayakan,”kata Kohar.

Jika memang ada anggaran pada perubahan dan APBD Murni 2019, Ia pun akan membuat embung di kawasan resapan air yang saat ini menjadi kawasan perumahan, seperti kecamatan Sukarame, dan Sukabumi.

“Saya akan buatkan embung disana, harus ada resapan air untuk menghindari banjir,”tandasnya.

Tak hanya itu solusi untuk pembenahan kota adalah mengadakan vestifal Teluk Lampung, menurutnya acara ini dilakukan agar selalu membersihkan sampah di Teluk Lampung.

Dari data kementrian kelautan sampah di Teluk itu sangat bahaya sekali, sangat banyak . sehingga perlu ada pembenahan, dan pembersihan total.

“Oleh karena itu ia mengajak TNI, Tokoh Masyarakat agar mengadakan pestival teluk lampung, sehingga melakukan pembenahan,”tandasnya. (Wanda)