Beranda Daerah Lampung Tulang Bawang Barat

Syarat Belum Lengkap Hambat Pencairan Dana Desa di Tubaba

3076
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
https://www.kupastuntas.co/files/7-2.jpg
Miral Hayadi (kanan) Kepala Bagian Adwil dan Otda Setdakab Tubaba saat dikonfirmasi wartawan Kupastuntas.co di ruang kerjanya, Kamis (29/3/2018). Foto: Ist

Kupastuntas.co, Tulangbawang Barat – Carut marutnya pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) terus terbuka lebar, bahkan terdapat ungkapan yang mana hampir seluruh implementasi dana yang bersumber dari APBN itu untuk 93 Tiyuh se Kabupaten Tubaba ditenggarai bermasalah. Yang lebih anehnya lagi, saat ini sudah terdapat beberapa tiyuh yang sudah melaksanakan kegiatan pembangunan fisik Dana Desa meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) belum disahkan.

Miral Hayadi Kepala Bagian Administrasi Wilayah dan Otonomi Daerah (Adwil dan Otda) Setdakab Tubaba mengaku jika dirinya mengambil sikap tegas terhadap para oknum Aparatur tiyuh yang tidak mau patuh terhadap aturan. Hal ini diutarakannya lantaran adanya laporan bahwa terdapat sejumlah tiyuh yang sudah melaksanakan kegiatan fisik dana desa tahun 2018 ini namun APBT masih dalam proses.

“Masih sangat perlu penegasan-penegasan dan pembinaan yang harus kita tertibkan, dan saya tegas sekarang kalau memang belum sampai kapanpun nggak akan kami cairkan, dan logikanya bagai mana kita mau cairkan kalau itu (syarat-syarat) saja belum selesai kan gitu,”tegas Miral Hayadi, saat dijumpai dikantornya, Kamis (28/3/2018) pekan lalu.

Ia menjelaskan, sejumlah syarat yang harus dilengkapi yaitu, Surat pengantar atau permohonan, APBT tahun 2018 yang telah di sahkan (print out Siskudes), kuitansi tanda terima, fotokopi rekening Tiyuh, SK tim pelaksana kegiatan di Tiyuh, surat pertanggungjawaban mutlak, rekomendasi camat, buku kas umum (BKU) 2017, laporan realisasi anggaran 2017 dan berita acara formulir validasi Padat Karya Tunai 30%.

“Nah sekarang bagaimana cara mereka bicara Padat Karya Tunai (PKT) itu kan minimal 30% upahnya, artinya kan bagaimana masyarakatnya yang diupah. PKT itu adalah masyarakat yang bekerja di sana yang di bayar di upah kalau pembukaan badan jalan itu kan pakai alat, jadi bagaimana dengan PKT. Karena kita nggak akan mampu untuk mengitung ini, Saya minta sama mereka, supaya mereka kan itung-itungan karena kan mereka punya tenaga ahli bagi itung-itungan itu, dan itu kan wajib,”tukas Miral.

Dihubungi terpisah, Johansyah Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Tubaba membenarkan jika PKT 30 % adalah syarat mutlak implementasi Dana Desa tahun 2018 ini sehingga dalam perencanaan aparatur tiyuh harus berkoordinasi dengan pihaknya.

“Ya itu nanti, diperiksa dan dipastikan oleh Pendamping Desa Teknik, PKT 30 % minimal di bidang pembangunan tiyuh (bidang 2) sudah terpenuhi apa belum. Ini untuk yang APBTiyuh 2018,”singkatnya. (Irawan /Putra).

Facebook Comments