Kupastuntas.co, Tulang Bawang Barat- Untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Aparatur tiyuh terutama Kepalou Tiyuh, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) kembali memberikan peringatan kepada Aparatur yang dimaksud agar tidak sedikitpun tersentuh dengan kegiatan politik menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, sampai di Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden nanti.

Hal ini ditegaskan oleh, Midiyan Ketua Panwaslu Kabupaten Tubaba lantaran pihaknya telah mendapatkan masukan jika sejumlah Kepalou Tiyuh diduga terlibat dalam pergerakan dukungan terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

"Ya, ada info- info seperti itu (Kepalou Tiyuh Berpolitik). Tapi kita harus ada bukti yang cukup untuk ditindaklanjuti," kata dia saat dihubungi melalui ponselnya, Sabtu (7/4/2018).

Oleh sebab itu, kata Midiyan, ASN sampai dengan Aparatur tiyuh pada pesta politik tentunya harus mentaati peraturan yang berlaku agar para Aparatur negara tidak berlarut dalam kegiatan politik yang bisa berakibat gagalnya calon.

"Tertuang dalam pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, Polri dan Kepala desa atau sebutan lain Lurah, dilarang membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. ?Hal tersebut dapat mengancam para calon yang akan dikenakan sanksi pembatalan pencalonan," terang Midiyan.

Terhadap Aparatur yang berpolitik tersebut juga, Imbuh dia, akan diberikan sanksi yang mana Panwaslu merekomendasikan kepada Bupati untuk ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Yang bersangkutan misalnya Kepalou Tiyuh, ya kami rekomendasikan kepada Bupati agar Aparatur tersebut disanksi sesuai dengan pelanggaran yang ia perbuat," kata dia.

Panwaslu juga telah menyurati Bupati hingga camat semua Kabupaten Tubaba agar juga mengingatkan kepada ASN sampai di aparatur tiyuh untuk tetap menjaga netralitas.

"Intinya, dan surat yang kami kirim yaitu semua yang namanya aparatur negara harus netral. Tidak ada toleransi bagi aparatur negara yang terbukti berpolitik,"pungkasnya. (Irawan/Putra).