Kupastuntas.co, Lampung Tengah - Kemudahan diberikan kepada masyarakat Lampung Tengah (Lamteng) yang akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Tahun ini, Pemkab Lamteng melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) telah menjalin kerja sama dengan Bank BRI dalam hal pembayaran PBB. Kepala (BPPRD)  Yunizar mengatakan, selama ini perbankan yang bisa untuk membayar PBB hanya Bank Lampung saja. Di sisi lain, Bank Lampung hanya ada di Bandar Jaya. Sehingga masyarakat memilih membayar PBB melalui kolektor kampung. “Bank Lampung adanya di Bandarjaya. Sedangkan wilayah Lampung Tengah sangat luas. Jadi masyarakat lebih memilih membayar kepada keloketor pajak yang ada di kampung,” ucapnya. Diakuinya, pembayaran di kolektor kampung rawan terhadap penyimpangan dana.

“Meski tidak semua pihak kampung nakal. Ada beberapa oknum yang melakukan penyimpangan,” kata dia.

Penyimpangan yang dimaksud, menarik pajak dari wajib pajak, namun tidak disetorkan ke kas daerah.

 “Itu kadang-kadang yang menjadi kendala pelunasan PBB tidak bisa terealisasi 100 persen,” ungkapnya.

Dengan kemudahan membayar PBB di BRI, masyarakat yang merupakan wajib pajak diharapkan lebih taat. Keuntungan lain, dana pajak yang dibayar lewat BRI langsung masuk ke rekening daerah. “Kalau membayar pajak di BRI, tidak hanya di tingkat cabang. Membayar di kantor unit di masing-masing kecamatan pun juga bisa. Apalagi BRI sudah hampir ada di setiap kecamatan di Lampung Tengah,” paparnya lagi. Sebagai tanda bukti lunas PBB, nantinya pihak BRI akan memberikan struk. Selanjutnya, wajib pajak yang telah membayar dan ingin memastikan pajaknya sudah lunas, bisa mengetahui lewat sms reminder.

 “Supaya masyarakat tahu bahwa dana yang sudah disetor sudah masuk ke kas daerah,” pungkasnya.

Meski secara simbolis SPPT PBB P2 baru dibagikan kemarin, ujar Yunizar, sudah ada kecamatan yang menerima SPPT terlebih dahulu. Bahkan, sudah melunasi sekitar 53 persen. Kecamatan yang dimaksud, yakni Pubian. “Sudah ada tiga kampung di Kecamatan Pubian yang lunas 100 persen sampai saat ini. Kalau hitungan global, Pubian sudah menyetor PBB tahun 2018 sebesar 53 persen,” kata Yunizar menambahkan. Alasan SPPT PBB di Kecamatan Pubian dicetak lebih awal, karena permintaan dari bawah.

 “Pihak kecamatan meminta dicetak lebih awal, jadi langsung kita cetakkan. Karena memang Kecamatan Pubian tahun lalu bisa lunas PBB 100 persen dengan waktu tercepat,” beber dia.

Sementara, pembagian SPPT PBB-P2 tahun 2018 secara simbolis dilakukan oleh Plt. Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto kepada jajaran camat dan kepala kampung. Jumlah SPPT yang dibagikan sebanyak kurang lebih 700 ribu lembar untuk 28 kecamatan se-Lamteng. Meningkat dari tahun 2017 lalu yang berjumlah sekitar 670 ribu lembar. Dalam sambutannya, Loekman meminta camat dan kepala kampung betul-betul memprioritaskan penagihan PBB. Ini mengingat dana PBB yang dipungut dari wajib pajak memiliki kegunaan yang sangat penting bagi finansial daerah. Seperti untuk pembiayaan rutin belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan.

”Diharapkan dari sektor pajak PBB terus ditingkatkan. Sebab, realisasinya memberi sumbangan yang cukup besar dalam PAD kita. Tahun 2017 mencapai Rp. 18.579.422.898,” ujar Loekman.

Atas realisasi itu, pihaknya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran yang terlibat.

”Saya berharap kinerja seperti ini terus ditingkatkan. Karena semakin besar penerimaan dari PBB-P2 ini, maka akan meningkatkan pendapatan Lampung Tengah untuk membiayai berbagai pembangunan yang sedang digalakkan di wilayah yang kita cintai ini,” pungkas Loekman. (Towo)