Bupati Pinta 9 PNS Mesuji Segera Lunasi Pembayaran Ruko PT CKW
Kupastuntas.co, Mesuji - Bupati Mesuji, Khamami meminta 9 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Mesuji yang memiliki bangunan Pasar Simpang Pematang untuk segera melunasi pembayaran Ruko/Kios kepada Fauziah (PT CKW) selaku pihak pengembang pasar tersebut.
"Menurut cerita Bu Fauziah kepada saya kemarin, sebanyak 9 PNS Mesuji yang belum melunasi pembayaran. Yaitu Sahri Saragih ada 1 unit ruko, Yuliana Sita 3 unit ruko/kios, Gatot Basuki 1 unit, Tri Mahono 1 unit, Komang Sutiaka 2 unit, Sobirin 1 unit, Darwis1 unit, Jupri 1 unit, dan Elfaizi 2 unit," ujar Khamami kepada Kupastuntas.co, Rabu (18/04/2018).
Khamami berharap kepada 9 PNS tersebut dapat memberikan contoh yang baik kepada pedagang pasar lainnya dengan segara melunasi pembayaran. "Ini demi percepatan penyelesaian pasar, untuk mereka juga. Agar cepat selesai".
Disisi lainnya, Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Mesuji Putrawan SH -yang dahulu pernah menjabat sebagai kepala UPTD Pasar Simpangpematang- menyampaikan, bahwa bagi pedagang yang sudah lunas agar segera berkomunikasi dengan pihak PT CKW selaku pemegang HGB, agar dapat dilakukan peralihan hak.
"Peralihan hak dapat dilakukan melalui Notaris atau PPATS setempat, dengan membayar PPh untuk penjual dan BPHTB untuk pembeli sebagaimana diatur dalam undang undang nomor Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah," katanya.
Namun, sambung Putrawan, jika sebelumnya pedagang sudah menitipkan biaya BPHTB kepada pihak PT CKW agar bisa dikomunikasikan dengan baik dan memastikan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. (Gusti)
Berita Lainnya
-
DPC PDI Perjuangan Mesuji dan Tubaba Tegaskan Kesiapan Total Sambut Konferda
Rabu, 03 Desember 2025 -
Operasi Zebra 2025 di Mesuji: 4.330 Pengendara Ditegur, 196 Ditilang
Senin, 01 Desember 2025 -
Syarat Koperasi Belum Rampung, Dana Desa 47 Desa di Mesuji Masih Tertahan
Kamis, 27 November 2025 -
Pemkab Mesuji Luncurkan SIMANTAP untuk Percepat Penyusunan Agenda dan Tingkatkan Akuntabilitas
Rabu, 26 November 2025









