Pemkab Akan Bedah 398 Rumah

43
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 Pemkab Akan Bedah 398 Rumah
Bupati Lamsel Zainudin Hasan menyampaikan rencana Pemkab setempat yang akan membedah 398 unit rumah tidak layak huni pada tahun 2018 ini saat memberi sambutan pada pertemuan dengan peserta Diklat Pim Iingkup Kementerian Kesehatan RI di Aula Krakatau, Selasa (17/04/2018).
Foto: Dirsah/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Lampung Selatan- Dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) akan melaksanakan program bedah rumah untuk masyarakat miskin agar menjadi rumah layak huni.

Hal itu disampaikan Bupati Lamsel Zainudin Hasan usai menerima peserta Diklat Pim Iingkup Kementerian Kesehatan RI di Aula Krakatau, Selasa (17/04/2018).

Bupati menyebut, saat ini pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) tengah melakukan pendataan masyarakat miskin, yang rumahnya sudah tergolong tidak layak untuk dimasukan dalam daftar peneriman bantuan bedah rumah.

“Ini utamanya rumah yang didiami oleh nenek-nenek jompo dan orang yang sudah tua. Syaratnya, mereka punya lahan dan memiliki kartu identitas,” ujar Zainudin.

Ia pun menyatakan, bila program itu belum dapat menjangkau seluruh daerah, namun pihaknya akan memulai itu dan selanjutnya akan lebih intens menjalankan program tersebut.

“Kalau belum mampu mencakup semua, mohon maklum, karena ini masih baru,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Disperkim Lampung Selatan Aflah Efendi menuturkan, sedikitnya ada 398 rumah yang akan dibedah pada tahun 2018 ini. Dimana sumber anggaran 360 unit rumah berasal APBN dan 38 unit lagi berasal dari APBD Lampung Selatan.

“Datanya sudah ada di kita, saat ini tinggal menunggu proses verifikasi dari si penerima,” terangnya. Ia menyampaikan, bila rumah yang dibedah hanya bermodelkan type 36 dengan kondisi bata merah tanpa plester.

“Artinya anggaran untuk bedah rumah itu hanya cukup untuk membeli material. Sementara, upah untuk tukang atau biaya membangun nanti dari masyarakat dan keluarga secara swadaya,” kata Aflah.

Aflah menyebutkan, untuk bangunan rumah yang akan dibedah dengan kategori orang bersangkutan memiliki lahan dan rumahnya tidak layak huni, dengan memperhitungan kenyamanan dan aspek kesehatan.

“Artinya mereka punya rumah tapi tidak memenuhi unsur kesehatan, kemanan dan kenyaman si penghuni,” cetusnya.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa untuk mendata rumah-rumah tak layak huni namun masih ditinggali oleh masyarakat.

“Ke depan, kita akan berupaya agar jumlah rumah yang akan dibadah ini semkin banyak, guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak,” cetusnya.(**)