Kupastuntas, Bandarlampung – Puluhan Warga Kampung Pasar Griya dan gabungan mahasiswa Bandarlampung mengelar aksi penolakan penggusuran di depan kantor walikota bandar Lampung, Selasa (8/5/2018).

Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Kristin menjelaskan situasi warga saat ini menghadapi ancaman penggusuran yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung, dengan dasar bahwa lahan yang ditempati warga Pasar Griya (Pasar Sukarame) yang merupakan aset pemerintah kota Bandar Lampung yang akan dijadikan kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

"Apapun dasar alasan yang dipakai Pemkot Bandar Lampung itu tidak benar, karena itu berdampak menghilangkan hak hidup warga, karena siapapun warga yang hidup di Indonesia mempunyai hak untuk hidup dan pekerjaan yang layak", ungkapnya.

Kristin juga menambahkan dalam proses penggusuran, tidak ada proses musyawarah terlebih dahulu dengan warga. Warga hanya diberikan surat edaran untuk mengosongkan tempat dan diminta menandatangani surat pengosongan, jika tidak diindahkan maka akan dilakukan pengosongan secara paksa.

"Seharusnya pihak Pemkot haruslah memperhatikan partisipasi masyarakat dan mencari jalan keluar bersama, karena bukan tidak mungkin apabila benar-benar terjadi penggusuran, akan menciptakan jurang kemiskinan yang semakin dalam" ujarnya.

Kristin menambahkan dalam aksi ini ada tiga poin yang disampaikan kepada Pemkot Bandar Lampung, yaitu:

1. Menolak penggusuran sewenang-wenang terhadap masyarakat Pasar Griya.
2. Berikan seluruh hak dasar masyarakat Pasar Griya.
3. Kembalikan fungsi Pasar Griya.