Beranda Politik

LSM Humanika Minta Bawaslu Audit Dana Kampanye Arinal-Nunik!

43
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
https://www.kupastuntas.co/files/2-35.jpg
Vice Presiden PT Sugar Group Company, Purwanti Lee menghadiri kampanye pasangan calon gubernur Arinal Djunaidi – Chusnia Chalim di Lapangan Banjarsari, Kota Metro. Foto: Ist/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Selasa (8/5/2018) siang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Humanika, melayangkan surat laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung.

Laporan tersebut, untuk menindaklanjuti desakan dari Humanika agar Bawaslu memanggil Vice Presiden PT Sugar Group Company (SGC), Purwanti Lee, terkait kehadirannya mendampingi pasangan calon Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim saat kampanye di Tuba, Lamteng dan Metro, sekaligus untuk mengantisipasi adanya dugaan money politik menjelang Pilgub.

“Meski bukti pendukung laporan itu belum lengkap, kita akan kembali melengkapi bukti pendukung tambahan berupa video Purwanti Lee saat memakai atribut kampanye paslon nomor tiga dan beberapa dokumen lainnya seperti foto pada Jumat (11/5/2018) mendatang,” kata Ketua Humanika Lampung, Basuki, Selasa (8/5/2018).

“Menurut saya, sangat tidak mungkin dengan dana tersebut mampu membiayai dua kampanye akbar, 60 kampanye terbatas dan 456 kampanye dialogis yang membutuhkan atribut kampanye seperti kaos, APK, door prize, biaya tim pemenangan, biaya relawan dan sebagainya,” bebernya.

Apalagi, lanjutnya, kita juga mengetahui beberapa kali artis dan ustaz dari ibukota ikut meramaikan kampanye dari paslon nomor urut tiga tersebut, seperti Dewi Persik, Via Vallen dan ustaz Solmed.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Bawaslu Lampung memanggil Purwanti Lee untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan telah mensponsori paslon nomor urut tiga. Kedua, Bawaslu dapat memanggil pasangan calon Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim untuk melaporkan biaya kampanye dari penetapan hingga saat ini pertanggal 7 April 2018.

Ketiga, meminta agar Bawaslu membentuk tim investigasi untuk mengaudit dana kampanye kepada akuntan publik yang dimulai dari penetapan paslon hingga sampai hari ini.

“Bawaslu adalah lembaga yang secara absolut berwenang menangani dan menilai ada atau tidaknya pelanggaran pemilihan atas temuan atau laporan sebagaimana UU Pilkada yang ditangani dengan mekanisme Perbawaslu 14 Tahun 2017,” imbuhnya. (Oscar/Kardo)

Facebook Comments