Kupastuntas.co, Lampung Utara - Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo menegaskan, pembayaran tahap pertama atau Profesional Hand Over (PHO) bagi para kontraktor, dapat dipastikan tidak akanr terealisasi hingga akhir lebaran Idul Fitri tahun 2018.

Semua itu terkendala, karena minimnya sumber dana yang masuk ke Kas Daerah Pemerintah daerah setempat.

"Oo tidak bisa (dibayarkan PHO sebelum lebaran). Semua akan berguyur terus (dibayar), karena 2017 itu ada banyak yang harus dibayar," ucapnya saat dikonfirmasi, di pendopo Pemkab setempat, Senin (21/5/2018).

Ketika dipertegas pembayaran sebelum penyerahan jabatan ke Bupati non aktif Agung Ilmu Mangkunegara dia menyatakan tidak mungkin.

Sri Widodo berpendapat, jika APBD yang telah di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu diibaratkan semacam kantong sumber dana, dimana ketika kantong itu terisi anggaran maka anggaran itu yang akan dipergunakan untuk masyarakat.

"Ini semacam kantong-kantong (anggaran), Bukan berarti setelah ketok palu, dana itu tersedia. Manakala masuk ke situ (kantong anggaran) kita tanya ke rakyat boleh tidak dipakai, jika boleh kita menunggu uang itu yang akan kita belanjakan. Kalau belum masuk gimana," ujarnya.

Masih menurutnya, bahwa ada banyak sumber anggaran di 2017 yang masuk seperti, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) dan lain sebagainya. Dimana anggaran itulah yang akan dipergunakan untuk menutupi keurangan di tahun 2017 lalu.

"Bermacam-macam, ada PAD, DAK, DBH, DAU, mana yang masuk akan kita alokasikan. Sekarang kita menunggu dana dana itu," jelas Plt Bupati Lampura.

Sekedar diketahui, selama menjabat sebagai Plt Bupati hampir selama 3 bulan ini, Sri Widodo mengaku stres karena harus menanggung beban di tahun 2018 dan membereskan hutang di tahun 2017.

"Perlu dipahami saya di 2018 melaksanakan dan menanggung beban di 2017, itu yang menjadi problem. Bukan menyita tenaga lagi, stres ini," ujarnya seraya meninggalkan awak media dengan menaiki kendaraanya.

Sejauh ini diketahui, sisa anggaran yang harus dibayarkan bagi puluhan kontraktor di Lampung Utara, mencapai Rp118 miliar. Dimana sampai saat ini diduga kuat belum ada alokasi pembayaran dari Pemerintah Daerah Lampung Utara kepada pihak rekanan tersebut. (Sarnubi)