Beranda Bandar Lampung

Pengamat Hukum Unila Nilai Surat Kanwil Kemenkum HAM Sebagai Intervensi

140
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Pengawalan Calon Kada Dipertanyakan 1
Pengamat Hukum dari Universitas Lampung (Unila), Yusdianto,.
Foto: Ist/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pengamat Hukum Unila, Yusdianto menilai, pemberian surat oleh Kanwil Kemenkum HAM kepada BNNP Lampung adalah suatu intervensi hukum.

Yusdianto menyatakan, Kanwil Kemenkum HAM Lampung seharusnya menghormati proses hukum yang tengah dilakukan penyidik BNNP. Memberikan akses luas kepada BNNP, seharusnya menjadi pilihan Kanwil Kemenkum HAM Lampung.

BACA: Pemkab Lampung Timur Gelar Bimtek Aplikasi SIM Gaji

BACA: Barang Bukti Jaringan Narkoba Lapas Kalianda Tiba di BNNP Lampung

BACA: Tiga Pilar yang Menjadikan Pembangunan Kabupaten Tubaba

“Kasus ini adalah momentum bagi Kanwil Kemenkum HAM Lampung. Bukan malah meminta membatalkan penahanan Kalapas Kalianda,” kata Yusdianto saat dihubungi Kupastuntas.co, Rabu (23/05/2018) malam.

“Momentum untuk berbenah. Karena belakangan, image yang beredar di masyarakat, Lapas adalah tempat aman bagi para bandar narkoba. Harusnya mendukung penuh BNN untuk menuntaskan hal itu. Bukan malah mengirimkan surat pembatalan penahanan,” timpalnya.

Tak pelak, dengan kedatangan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) BNN Pusat dan PPATK, membuat Yusdianto yakin akan ada nama-nama besar di kantor Kanwil Kemenkum HAM terlibat dalam kasus narkoba jaringan Lapas Kalianda.

“Saya melihat, kemungkinan itu terbuka luas. Karena, BNN tampaknya serius menangani kasus ini. Saya pribadi, mengikuti perkembangan kasus ini sejak awal,” ucap dia.

BACA: Ini Pesan Rektor Kepada Mahasiswa Lulusan Terbaik Unila

BACA: Petugas Kanwil Kemenkum HAM Bawa Surat ke BNNP Lampung, Ini Isinya!

BACA: Tanggapan Kakanwil Kemenkum HAM Soal Surat ke BNNP Lampung

Ia berharap, pengusutan kasus ini berjalan tanpa adanya intervensi kepada BNNP Lampung. Apresiasi tinggi, terhadap BNNP dalam mengusut kasus besar terkait peredaran narkoba.

“Kenapa harus diapresiasi? Kita melihat, peredaran narkoba sudah marak, khususnya di Lampung. Narkoba sudah dinyatakan musuh bersama. Saya harap, Kanwil Kemenkum HAM menunjukkan keprofesionalannya,” sarannya. (Kardo)

Facebook Comments