Ikut Kampanye Cagub Lampung, Kades ini Terancam Pasal Berlapis

596
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Diono, Oknum Kepalou Tiyuh Jaya Murni Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tubaba saat terlihat berada di tengah tengah kerumunan warga pada kegiatan Kampanye Dialogis salah satu pasangan Cagub Lampung pada Sabtu pekan lalu. Foto : Irawan/Kupastuntas.co

Tulangbawang Barat, kupastuntas.co – Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)  Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) memanggil oknum Kepalou Tiyuh Jaya Murni Kecamatan Gunung Agung, Diono, yang diduga  menghadiri kegiatan Kampanye Cagub Lampung Herman HN, Selasa (29/5/2018).

Pemanggilan ini untuk dimintai klarifikasi terkait kehadirannya pada kegiatan politik tersebut. Selain Diono, Gakkumdu juga mengundang dua orang saksi yang proses pemeriksaannya berlangsung di Kantor Sekretariat Panwaslu Sentra Gakkumdu Kabupaten Tubaba di Simpang Tempel Tiyuh Candra Mukti Kecamatan Tulangbawang Tengah.

Ketua Panwaslu Kabupaten Tubaba Midiyan S, Sos yang juga Penasehat Gakkumdu Kabupaten Tubaba mengatakan, untuk sementara hasil pemeriksaan Gakkumdu, Diyono mengaku sengaja hadir dalam Kampanye itu tanpa undangan atau pengarahan oleh siapapun dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder, kendaraan dinasnya.

“Yang bersangkutan menyampaikan bahwa  kehadirannya saat  kampanye di Umbul Timun Desa Mercubuana Kecamatan Way Kenanga adalah atas kehendaknya pribadi tidak ada undangan maupun ajakan dari Tim Paslon Gubernur atau dari kader partai pengusung. Dia juga mengaku membawa fasilitas negara Sepeda Motor Suzuki Thunder nomor polisi BE 3233 QZ,”terang Midiyan, usai melakukan pemeriksaan.

Selain pengakuan dari Diyono, hal yang sama juga disampaikan dua orang saksi yaitu E. Sunarya dan Pujianto, warga Tiyuh Jaya Murni.

“Keterangan dari saksi-saksi membenarkan pada saat itu mereka melihat Saudara Diyono berangkat hampir bersamaan karena satu tiyuh untuk menuju tempat pelaksanaan Kampanye. Mereka juga mengaku melihat Diyono berada di dalam zonasi kampanye. Saksi juga melihat Diyono menggunakan atribut berlogo calon, dan saksi juga membenarkan jika terduga ini menggunakan motor dinas,”tutur Midiyan.

Diyono terancam dijerat sejumlah pasal. Perbuatannnya diduga melanggar ketentuan pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang – Undang Namor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Lanjut Midiyan, Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI-POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah dilarang mebuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ratus juta paling banyak Rp6 miliar. “Ya kita tunggu hasil akhir nanti, karena masih satu kali pemanggilan lagi,”katanya. (Irawan).

Tanggapan Anda: