Beranda Bandar Lampung

Pengamat : Kemenangan Versi Quick Count Paslon Arinal-Nunik Adalah Kekalahan Rakyat

1175
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
https://www.kupastuntas.co/files/SAVE_20180529_181642.jpeg
pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gunernur Lampung nomor urut 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik). Foto: Ist/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung -Dugaan tindak pelanggaran dalam Pilkada berupa money politic oleh pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik) hingga membawa Paslon tersebut meroket sampai di posisi teratas pada hasil perolehan suara Pilgub versi quick count, sampai dugaan kuat diback up oleh salah satu corporate (perusahaan) dengan kekuatan modal yang besar.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung (Unila), Dedi Hermawan menganggap kemenangan yang dialami Paslon nomor 3 tersebut bukanlah suatu kemenangan masyarakat atas hak pilihnya, tetapi justru merupakan kemenangan bagi corporate untuk bebas berkuasa.

“Ini adalah kemenangan bagi corporate, kemenangan kekuatan modal pada Paslon yang bisa merusak demokrasi. Bahkan ini merupakan kekalahan demokrasi, kekalahan rakyat itu sendiri dan ini tentu menjadi kerugian yang besar bagi daerah dalam lima tahun kedepan,” ujar Dedi lewat sambungan telepon, Kamis (28/6/2018).

BACA : DESA Menang Telak di Tanggamus, Ini Detail Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan

BACA : Pengamat : Kemenangan Versi Quick Count Paslon Arinal-Nunik Adalah Kekalahan Rakyat

BACA : Ada yang Walk Out Dari Rapat Inflasi Pemkab Lamsel, Ada Apa Gerangan?

Ia juga sangat khawatir atas apa yang disebutkan banyak pihak bahwa Paslon Arinal-Chusnunia menjadi boneka corporate. Sehingga yang ditakutkan Dedi jika Paslon tersebut benar nantinya akan memimpin Lampung maka kebijakan program kegiatannya kemungkinan besar tidak berorientasi penuh terhadap kepentingan masyarakat tetapi lebih banyak memenuhi keinginan dari kelompok kapitalis itu.

Dedi menyayangkan akan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin masih bersifat primitif terhadap money politik, dalam artian membuka hati untuk menerima uang dari para calon. Hal ini menurutnya tentu menjadi pasar yang bisa dimanfaatkan betul oleh pasangan calon yang memiliki logistik begitu kuat sehingga dengan pola seperti itulah Paslon berpotensi untuk menang.

“Ini memang salah satu pekerjaan rumah bagaimana mengedukasi masyarakat kedepan untuk lebih cerdas dan rasional dalam menentukan pemimpin, bukan dengan disuguhkan uang baru dia mau memilihnya. Jadi kita masih sangat butuh kesadaran masyarakat untuk benar-benar memilih pemimpin yang diyakini dari hati untuk bisa memimpin Provinsi Lampung kedepan yang jauh lebih baik lagi,” katanya.

Dedi mengatakan bahwa penyelenggara Pikada dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dianggap tak optimal atau gagal lantaran tak dapat menghalau dan menindak secara tegas atas praktik money politik yang terus terjadi dari awal tahapan Pilkada hingga hari pencoblosan.

BACA : Terkait Hasil Pilkada, Kapolda Minta Semua Pihak Menahan Diri

BACA : Usai Pilgub, Bupati Way Kanan Sampaikan Terima Kasih dan Minta Masyarakat Rukun

BACA : Dinkes Lampura Catat 49 Kasus DBD Dari Januari Hingga Juni 2018

“Polanya sama, temuannya sama di beberapa kabupaten/kota tetapi tidak bisa dihentikan, justru ini menjadi catatan sendiri terhadap kinerja Bawaslu yang gagal,” tandasnya.

Menurutnya, ketika gerakan money politik tak bisa dihalau, bahkan tak ada suatu tindakan yang berefek jera maka situasi demokrasi di Lampung akan terancam terus diracuni hingga rusak karena hasilnya bukanlah dari proses demokrasi yang bermartabat. Sehingga perlu adanya keseriusan dari pihak Bawaslu dalam menangani masalah ini.

Menciptakan proses demokrasi yang mengedepankan kejujuran dan keadilan perlu dukungan regulasi yang kuat bagaimana mencegah terjadinya kerusakan demokrasi, serta komitmen dari partai politik, sebab partai politik menjadi sumber dalam menyuguhkan orang yang berintegritas menjadi pemimpin kedepan.

“Kita bisa melihat keindahan Pilkada di Jawa Barat, Jawa Timur, itu yang relatif lebih kompetitif. Kita memang menyayangkan pasar pemilih di Lampung. Paslon itu kan jualan program gak laku, jualan agenda kerja yang kongkrit gak laku, jualan tokoh dan integritas gak laku tetapi jualan sarung, uang logistik justru laku ini yang menjadi keyakinan Paslon untuk dimanfaatkan, ini perlu pembenahan dari semua sisi,” tukasnya. (Erik)

Facebook Comments