Kupastuntas.co, Bandarlampung – Ketua Badan Pekerja Center for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS), Muzzamil menyambut gembira atas upaya Pemprov Lampung yang akan mengimplementasikan penerapan e-Planning dan e-Budgeting di lingkup pemerintahan daerah Provinsi Lampung dan 15 kabupaten/kota se-Lampung.

Langkah tersebut dinilainya bukan hanya merupakan komitmen lips service semata, namun setahap lebih maju menjadi suplemen baru guna menjemput tradisi transparansi anggaran dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah di provinsi 9,5 juta jiwa penduduk ini.

Demikian diutarakan Muzzamil melalui jejaring WhatsApp, merespons update kegiatan sosialisasi e-Planning dan e-Budgeting disertai penandatanganan kesepakatan bersama Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Lampung di kantor Pemprov, Telukbetung, Selasa (17/7/2018) pagi ini.

"Lepas kekurangannya di sana-sini, kami apresiasi ini dan rakyat Lampung patut gembira. Sebab pelan namun pasti, pesan penting revolusi mental Presiden Joko Widodo tentang perubahan sistem perencanaan pembangunan dari money follow function menjadi money follow program yang digadang sejak 2016 dan menggurita lewat RKP 2017 makin jadi sesuatu yang niscaya," kata dia.

Apalagi, lanjut Muzzamil, tahun ini Pemprov didukung koordinasi dan supervisi KPK termasuk dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, sebagai "catu daya" dukungan kemandirian organisasi pengadaan barang dan jasa secara kapasitas kelembagaannya maupun SDM-nya.

"Perda Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus jadi senjata legal perdana membumikan internalisasi spirit deregulasi sebagaimana amanat Kepala Negara," imbuhnya.

Menurutnya, hal ini sekaligus demi memukul mundur ungoodwill rerata daerah di Indonesia, dilihat dari cakupan penerapan e-Planning dan e-Budgeting yang berdasarkan data Deputi Bidang Pencegahan KPK 2017 baru diterapkan di 42 persen daerah.

"Padahal, e-Planning dan e-Budgeting ini sudah wajib sejak September 2016. Sudah ramai dari waktu itu. Iya kan," tandas dia.

Baca Juga: Walikota Herman HN Pastikan Pasar Smep Dibangun Awal Tahun 2019

"Dalam catatan kritis kami, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Lampung yang sudah berbentuk badan ini adalah langkah berani. Benar kata Pak Tatang Rustandar Wiraatmadja (Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP), dengan demikian Lampung setara DKI Jakarta," tegas Muzzamil.

Menurut pria yang juga salah satu pengurus Yayasan Desapolitan Indonesia (Desindo) ini, dukungan all out segenap elemen arus utama pemangku kepentingan terkait e-Planning dan e-Budgeting ini, termasuk MoU bersama Pemprov Sumatera Utara 9 Mei 2018 lalu akan direkam oleh memori kolektif rakyat Lampung sebagai sebuah pemajuan inisiatif.

"Kami yakin, ke depan ini bakal jadi ladang sinergi. Demi terpenuhinya syarat material percepatan pembangunan guna memaksimalkan penyerapan anggaran, juga demi memenuhi nomenklatur mulai TAP MPR dan UU 28/1999, hingga UU Keterbukaan Informasi Publik Lampung, semangat!" tutupnya. (Rls)