• Jumat, 29 Maret 2024

Acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Berubah Jadi Ajang Curhat Warga Soal Infrastruktur di Daerah

Kamis, 19 Juli 2018 - 19.08 WIB
32

Kupastuntas.co, Tulangbawang Barat - Dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang disampaikan oleh Ir. Alimin Abdullah, Ketua Bidang Hankam Fraksi PAN Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR- RI) dan juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Hamidi, SE, para peserta mengeluhkan kondisi dan kualitas infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang sangat buruk.

Adapun para peserta sosialisasi terdiri dari seluruh Kepalou dan Sekretaris Tiyuh se Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) dan juga seluruh camat se Tubaba. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan itu berlangsung di Balai Tiyuh Penumangan Baru, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tubaba, Kamis (19/7/2018).

BACA : Bupati Mesuji Tawarkan 400 Bantuan Perumahan Untuk Masyarakat Wayserdang

BACA : Mapolsek Lambu Kibang Amankan Tiga Orang Pemain Lama Narkoba

Pada sesi tanya jawab, Gunawan Bujung, Kepalou Tiyuh Bujung Sari Marga, Kecamatan Pagar Dewa meminta penjelasan terkait buruknya kualitas proyek infrastruktur jalan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Lampung yaitu jalan di Tiyuh Parag Dewa tepatnya Ruas Penumangan - Unit 6. Yang mana, kata dia, jalan satu-satunya akses 6 (enam) kecamatan menuju kabupaten tersebut hanya hitungan hari dari usainya pengerjaan sudah rusak kembali.

"Yang saya heran, kenapa baru saja selesai dikerjakan waktu tahun lalu itu, terhitung seminggu jalan hotmix tersebut sudah hancur lagi, bukannya rusak tapi hancur tidak bisa dilalui. Kami yang berada di enam kecamatan di seberang itu kesusahan kalau mau ke kabupaten ke pemda itu pak gara-gara jalan tersebut,"ungkap Gunawan yang diiringi tepuk tangan seluruh hadirin.

BACA : Divonis Lima Tahun, Michael : Saya Korban, Seharusnya Direhabilitasi

BACA : Soal Kematian Bayi Andara, Polisi : Besok Kita Periksa Dokternya

Gunawan menjelaskan, warga merasa aneh lantaran baik Pemerintah Provinsi maupun DPRD Provinsi Lampung terkesan tutup mata atas permainan anggaran negara tersebut. Bahkan anehnya, lanjut dia, pengawas proyek tersebut diketahui merupakan seorang Anggota DPRD Tubaba, bahkan dari berbagai elemen masyarakat memberikan teguran namun tidak di gubris.

"Bapak bisa cek kondisi jalan saat ini susahnya minta ampun kalau kita lewat dengan kendaraan motor ataupun mobil. Itukan yang mengawasi dilapangan waktu pengerjaan proyek itu anggota dewan kabupaten, sudah kami ditegur langsung, camat juga menegur, ormas dan LSM begitu juga, berita di media berkali-kali tapi sepertinya memang sengaja dibiarkan. Kami berharap diperbaiki lagi supaya kita enggak susah kalau lewat,"jelas Gunawan.

BACA : Polres Lamteng Amankan Pelaku Curat yang Kabur Hingga ke Palembang

BACA : Kabur Hingga ke Pulau Bangka, DPO Pencuri Sepeda Motor Dibekuk dan Ditembak

Berbeda dengan Saibun Mu'in, Kepalou Tiyuh Panaragan yang berharap agar tiyuhnya yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tubaba dapat dibangun drainase sepanjang 2500 meter agar air hujan tidak tergenang di sepanjang jalan.

"Setiap tahun kami ajukan proposal tetapi tidak ada tanggapan dari pemprov, untuk itu kami minta bantu kepada bapak DPRD Provinsi apa syaratnya bisa dibangun drainase ini, karena dari dana desa jelas tidak mampu pak,"tanya dia.

Menanggapi hal itu, Hamidi, SE Anggota DPRD Provinsi Lampung berjanji akan menindaklanjuti permintaan kedua kepalou tiyuh tersebut.

"Untuk bapak Gunawan, nanti saya akan tindak lanjuti dengan teman-teman DPRD Provinsi Lampung agar Pemprov bertanggung jawab atas masalah tersebut. Untuk bapak Saibun, bawa sini proposalnya pak, dan saya pastikan usulan bapak ini terealisasi,"janjinya. (Irawan/Lucky)

Editor :

Berita Lainnya

-->