Kupastuntas.co, Tanggamus - Kurangnya anggaran pengembangan budidaya Tembakau berimbas menurunnya Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Kabupaten Tanggamus tahun 2018 ini yaitu hanya Rp541 juta, padahal ditahun 2017 lalu mencapai Rp700 juta.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Produksi dan Pembenihan Perkebunan Hadison mendampingi Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Sunarso, penurunan DBHCT tersebut, salah satu penyebabnya adalah kurangnya anggaran bantuan sarana produksi (Saprodi) kepada para pembudidaya tembakau, disebabkan terbatasnya anggaran.

Adapun kendala dana tersebut dikarenakan terbitnya peraturan dari Pusat yang menyatakan alokasi DBHCT yang diterima setiap daerah, diprioritaskan untuk mendukung program jaminan kesehatan Nasional paling sedikit 50 persen dari DBHCT yang diterima daerah.

BACA : Pelaku Penembakan di Kanada Teridentifikasi

BACA : Polres Tanggamus Tangkap Dua Orang Pemilik dan Pemakai Sabu

“Kalau tahun lalu seluruh dana DBHCT Dinas Peternakan dan Perkebunan yang kelola, sehingga kami maksimal memberikan pembinaan dan bantuan saprodi. Adapun bantuan seperti bantuan pupuk, obat obatan, bahkan kita bantu juga alat jemur dan rajangan daun tembakau. Nah tahun ini dengan adanya peraturan Pusat tersebut, maka DBHCT dibagi dua pengelolaannya yaitu Dinas kami dan Dinas Kesehatan. Jadi dana hanya cukup untuk pembinaan saja, tidak maksimal membantu petani,” katanya,  Selasa (24/7/2018) mewakili Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan (Dusnakbun) Ir. Shofwan, MM.

Hadison menambahkan, walau adanya peraturan tersebut (peraturan Menteri Keuangan soal DBHCT), tidak menyurutkan semangat Disnakbun dalam mengembangkan budidaya Tembakau dikalangan petani. Karena dengan membudidayakan komoditas Tembakau sangat berdampak signifikan dengan kesejahteraan petani dan masyarakat Tanggamus.

BACA : PKB Pesibar Siap Tempur di Pileg 2019

BACA : Terjadi Aksi Penembakan di Toronto Kanada, Dua Orang Tewas

“Kami terus membina dan berkoordinasi dengan petani tembakau yang tergabung di 5 kelompok petani tembakau di Tanggamus, namun ya kami kurang maksimal dalam pembiayaan untuk bantuan. Selain itu, kurangnya produksi tembakau tahun ini juga disebabkan iklim ekstrim, diawal tahun. Yakni curah hujan sangat tinggi, berimbas produksi 1 hektare lahan hanya 1 ton, harusnya minimal 1,3 ton, ” imbuhnya.

Hadison menjelaskan, saat ini luas lahan pertanian budidaya Tembakau di Kabupaten setempat seluas 120 Hektare untuk budidaya Tembakau lokal, kemudian 10 Hektare lahan Tembakau mitra Perusahaan.

“Luas pertanian budidaya tembakau lokal tersebut tersebar di Kecamatan Pugung dan Bulok, sedangkan budidaya tembakau sistem mitra di Kecamatan Pulau Panggung dan Air Naningan yang mana petani bermitra dengan PT AOI,” jelasnya. (Sayuti)