Beranda Bandar Lampung

DPR RI Tertarik “Succes Story” Gubernur Ridho Bangun Lampung

128
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Gubernur Lampung Ridho Ficardo saat menerima kunjungan dari Wakil Ketua DPR RI Koordiator BAKN, BURT dan Hubungan Antar Lembaga Drs. Utut Adianto di Ruang Rapat Utama, kantor Gubernur Lampung, pada Jumat Sore (3/8/2018). Foto : Humas Prov

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Salah satu alasan kunjungan kerja DPR RI ke Provinsi Lampung disebabkan ketertarikan mereka pada keberhasilan Gubernur Muhammad Ridho Ficardo membangun Lampung. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Koordinator BAKN, BURT dan Hubungan Antar Lembaga Drs. Utut Adianto di Ruang Rapat Utama, kantor Gubernur Lampung, pada Jumat Sore (3/8/2018).

“Keberhasilan Gubernur Ridho itu di antaranya 4 kali berturut turut meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Lampung,” ujar Utut Adianto.

Menurut Utut, Lampung sebagai salah satu Provinsi yang terbaik untuk opini BPK, dari 16 Entitas Pemerintah daerah, yaitu Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota yang dimiliki terdapat 13 yang mendapat predikat WTP dan 3 WDP.

BACA : Ogah Kembalikan Mobil Dinas, Ananto Dilaporkan ke Polisi

BACA : Mendagri: Pemenang Pilkada Berstatus Tersangka Tidak Dilantik

“Ini merupakan prestasi yang sangat baik dan membanggakan bagi Pemerintah dan masyarakat Lampung,” katanya.

Utut menjelaskan telah melakukan diskusi dengan perwakilan BPK, BPKP, Gubernur dan stakeholder terkait mengenai 2 hal yaitu soal Aset dan Pelaporan.

“Tadi kami telah mendiskusikan mengenai aset, dimana memang harus ada keberanian langkah tapi ini nanti harus didorong dari pusat dan yang kedua soal pelaporan terkait dana desa, jadi harus lapor dengan Kemendes, Kemendagri dan Kementerian Keuangan jadi formatnya pun kalau bisa di samakan,” tambah Utut.

BACA : Pertamina Ambil Alih Blok Rokan Dari Chevron

BACA : Kecelakaan Beruntun di Lamsel, Beruntung Tidak Ada Korban Jiwa

Pada bagian lain, Utut mengungkapkan e-planning. “Kami juga tadi mendengar dari BPKP bahwa ke depan teman teman KPK ingin ada E Planning. Planning yang mengusung konsep digital dan diketahui publik dengan harapan perencanaan harus matang jangan sampai satu sistem di launching sedangkan di lapangan masih belum siap,” kata Utut.

Utut juga menekankan bahwa mengelola keuangan negara perlu sistem yang mudah jangan dipersulit.

“Kita kekurangan orang yang mampu membuat sistem yang mudah. Buat lah sistem yang baik dan mudah buat rakyat. Kami akan mencoba membawa optimisme ini ke semua daerah. Ini wilayah perbaikan dalam bentuk pengawasan yang lebih baik, semua yang dibelanjakan oleh negara pertanggungjawabannya jelas dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

BACA : Kemendagri Terbitkan SK Plt. Bupati Lampung Selatan

BACA : TKI Asal Tubaba Meninggal di Malaysia, Keluarga Minta Dipulangkan

Bukan hanya itu Utut juga memuji Tenaga Honorer yang upahnya disesuaikan dengan UMP (Upah Minimum Provinsi).

“Mendengar Cerita dari Pak Gubernur saya bangga honorer disini sudah UMP. Hebatnya Gubernur Lampung, Pusat belum berbuat, tetapi Provinsi Sudah berbuat. Mengenai Honorer K2 dengan jumlah 438.590 akan akan kita selesaikan dan diangkat secara bertahap,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Lampung sedang fokus dalam percepatan pembangunan yang pro terhadap kepentingan masyarakat yaitu dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.

BACA : KPU Tubaba Tak Ragu Coret Bacaleg Eks Napi Koruptor

BACA : Pasca Terbitnya SK Plt Bupati Lamsel, Nanang Berpesan Begini

“Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 yang telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI Perwakilan Lampung secara tepat waktu dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini BPK tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras kita semua, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif,” ujar Ridho.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah yang baik merupakan amanah Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, menurut Ridho, dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan yang mengedepankan pencapaian kinerja, akuntabilitas dan transparansi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparansi serta akuntabel, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah.

“Yang menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Lampung adalah kebijakan anggaran dan kebijakan keuangan dalam rangka mensejahteraan rakyat dan pengembangan potensi dalam memajukan Provinsi Lampung, di mana dalam rangka kebijakan anggaran pemda harus terdapat harmonisasi dan sinkronisasi.

BACA : Ini Tujuh Fakta Mengejutkan Tersangka Pembuang Bayi di TKB Kemarin

BACA : Pemprov Lampung Minta Kerelaan OPD Sumbangkan Hewan Kurban

”Kata Ridho. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, Gubernur berharap roda pembangunan yang saat ini terus dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga pelosok desa se-Provinsi Lampung.

Gubernur Ridho menilai secara umum kunjungan Wakil Ketua DPR RI di Provinsi Lampung, memiliki manfaat yang besar untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

“Mengingat kunjungan ini akan menyerap berbagai masukan dari Provinsi Lampung, maka saya menaruh harapan besar pada Wakil Ketua DPR RI dapat memperjuangkan ke Pemerintah Pusat untuk memperoleh dukungan apa yang menjadi program kerja prioritas Pemerintah Provinsi Lampung ke depan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik,” tutupnya. (Humas Prov)

Facebook Comments