Beranda Daerah Lampung Tulang Bawang Barat

Tiga Kali Mangkir Hearing, SPBU Simpang PU Tubaba Bisa Ditutup

57
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
https://www.kupastuntas.co/files/kota-bandar-lampung/2018-03/hanya-hitungan-jam-premium-dan-pertalite-di-spbu-simpang-pu-tubaba-ludes-diserbu-warga-01.jpeg
SPBU Simpang PU Tulangbawang Tengah Kabupaten Tubaba. Foto: Putra/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Tulangbawang Barat – Untuk ketiga kalinya pihak manajemen Stasuin Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) 24345116 Simpang PU Tiyuh‎ Candra Mukti, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mangkir dari panggilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setempat dengan agenda rapat dengar pendapat (hearing).

Ketua Komisi A DPRD Tubaba, Ruslan mengatakan, dalam waktu beberapa hari kedepan, sesuai dengan ketentuan bahwa pihaknya segera memberikan surat rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PPTS) Kabupaten Tubaba juga tembusan kepada Bupati Tubaba Umar Ahmad.

“Dalam waktu dekat ini kita akan kirimkan surat rekomendasi kepada Dinas PM-PPTSP Tubaba juga kepada Bupati Umar Ahmad untuk dapat melakukan tindakan tegas atas legalitas perizinan dan keberadaan SPBU Simpang PU ‎tersebut yang sejak tahun 2009 sampai 2018 ini tidak jelas perizinannya,” ungkap Ruslan kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (14/08/2018).

BACA: Terkena Syndrom Rubela, Bayi 9 Bulan di Tanggamus Meninggal

BACA: Jaga Persatuan, Polres Lampung Timur Gelar Tabligh Akbar

Dalam hal ini, terang dia, sudah jelas pihak SPBU telah menyalahi aturan baik soal pengecoran hingga perizinan mereka yang tidak ada kejelasan kepada Dinas terkait khususnya Dinas MP-PPTS dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tubaba.‎ Bahkan, berdasarkan data di dinas tersebut hingga saat ini tidak ada keterangan alias Bodong.

“Pihak Dinas PM-PPTSP mereka minta kepada DPRD agar membuat rekomendasi kepada Bupati untuk dapat melakukan terobosan bagaimana caranya perizinan itu dapat di penuhi oleh pihak SPBU. Berkaitan dengan hal itu, kami DPRD sebatas pengawasan ketika pihak tersebut dianggap merugikan Kabupaten Tubaba dan masyarakat kita akan koordinasi ke pihak terkait,” cetus Ruslan.

Ruslan berjanji rekomendasi penutupan operasional SPBU Simpang PU tersebut dilayangkan kepada Dinas terkait dan kepada Bupati Tubaba.” Dalam waktu dekat ini kami akan kirimkan surat rekomendasi kepada Bupati dan ini juga akan saya laporkan dulu kepada pimpinan,” janjinya.

BACA: Begini Formasi Struktur Timses Prabowo-Sandiaga

BACA: Air Sungai di Tubaba Mulai Surut Disambut Maraknya Ilegal Fishing

Paisol, Ketua Komisi C DPRD Tubaba juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, sudah sepantasnya pihak eksekutif melakukan tindakan tegas baik pendataan ulang perizinan, penertiban hingga penutupan, sebab sudah jelas keberadaan SPBU Simpang PU itu telah merugikan Pemerintah Daerah dan tidak mau patuh terhadap segala aturan yang berlaku.

‎”Dalam hal ini pak Bupati harus bertindak bijak, pastinya perlu memandang pada seluruh aspek yang jelas keberadaan SPBU itu sudah memandang Pemkab Tubaba sebelah mata,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas PM-PPTSP Tubaba Lukman, bersama DLH Nisom menjelaskan hal yang sama, sejauh ini belum ada data dokumen perizinan dari SPBU Simpang PU yang masuk di kedua dinas tersebut. “Selama ini kami belum ada dokumen perizinan dari SPBU itu bahkan izin limbah B3 mereka saja tidak ada,” terang mereka. (Irawan/Bas/Lucky)

Facebook Comments