Kupastuntas.co, Lampung Utara - Terkait adanya kabar bahwa inspektorat akan melaporkan Wakil Bupati Lampung Utara kepada Gubernur Lampung dan Kemendagri karena tidak pernah masuk ke kantor, akhirnya Wakil Bupati Sri Widodo angkat bicara dan menyampaikan klarifikasinya.

Klarifikasi itu disampaikan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo, kepada kupastuntas.co, melalui WhatsApp pribadinya, Kamis (23/8/2018) sekira pukul 19.44 WIB.

Menyikapi pemberitaan sebelumnya yang berjudul "Tidak Jalankan Amanah, Dua Pejabat Lampung Utara Dilaporkan" Wakil Bupati Sri Widodo mengatakan.

Baca Juga : Tidak Jalankan Amanah, Dua Pejabat Lampung Utara Dilaporkan

"Surat ijinku ada selalu di protokol dengan lampiran lengkap. Dan sampai hari ini saya belum pernah dikonfirmasi Bupati, Pemda, protokol ataupun yang terkait," kata Sri Widodo.

Lebih jauh disampaikan Wabup Lampung Utara itu. "Terimakasih dek, coba dicek di protokol, bukankah sudah ada surat izin saya ke Bupati tembusan Gubernur, Inspektorat Propinsi, BKD Propinsi, di sertai surat keterangan sakit dari dokter yang merawat." Tulisnya di pesan WhatsApp.

"Coba tanyakan juga keuangan dan bagian umum, apakah operasional Wabup dibayarkan selama hampir 3 bulan? Tidak dicairkan. Apa alasannya. Kemana dananya, rutin operasional untuk Wabup. Sebuah struktur jabatan yang sah, adalah bukan operasional Sri Widodo selaku pribadi. Tapi institusi dan yang melekat dengan institusi. Disitu melekat untuk makan, minum, BBM dan lain-lain," ungkap Sri Widodo.

BACA : Mantap! Aries Susanti Rahayu Sumbang Medali Emas ke-8 Indonesia

BACA : Soal Tapping Box, DPRD Akan Panggil Swiss-Belhotel, Sheraton dan Shabu Kitchen

Tidak hanya itu, lanjutnya, termasuk untuk makan satpol-PP penjaga. Biaya pengobatan Wakil Bupati, BBM, Alat rumah tangga sabun dan lain-lain. Insentif pembantu rumah tangga. Insentif walpri. Perbaikan rumah dinas. Walau saya sakit kegiatan tersebut tetap berjalan. Mereka tetap masuk dan tetap makan," papar Sri Widodo.

Masih menurutnya, "Saya bukan soal dibayar dan tidak, tapi baiknya kita belajar tertib administrasi dan prosedur yang ada. Bagaimana menghadapi staf yang tidak masuk."

BACA : Pelindo Panjang Berbagi 3.150 Paket Daging Sapi Kurban Kepada Masyarakat

BACA : Wow, Gas Elpiji 3 Kg Tembus Rp40 Ribu di Jabung Lamtim

Dan mengapa Bupati tidak koordinasi langsung ke Gubernur/Wakil Gubernur secara lisan langsung selaku jenjang diatasnya, dan menghormati tatanan diatas, tidak langsung ke Kemendagri. Karena Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Ada apa???

"Tolong ini di tulis semua. Jangan di edit. Karna ini hak jawab saya dek," pesannya.

Ditambahkan Sri Widodo, Birokrasi Lampung Utara harus lebih baik. Karena bukan monarki atau kerajaan. Apakah prosedurnya demikian. Bisa tanya Sekda pembina kepegawaian tertinggi.

"Yang perlu dicatat aku bukan ASN," tulis Sri Widodo mengakhiri. (Sarnubi)