Idrus Marham Akui Dirinya Tersangka Korupsi
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menteri Sosial Idrus Marham segera mengundurkan diri dari jabatannya karena terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Dia pun mengakui sudah mendapat pemberitahuan penyidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kemarin sudah pemberitahuan penyidikan, yang namanya penyidikan itu kan statusnya pasti tersangka," kata Idrus kepada wartawan, Jumat (24/8).
Usai mendapat pemberitahuan itu Idrus mengatakan baru bisa melaporkan kepada Presiden Joko Widodo pagi tadi. Setelah itu, ia mendapat kesempatan bertemu Jokowi sebelum salat Jumat.
Dalam kesempatan itu, Idrus mengatakan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Menteri Sosial kepada Jokowi.
"Tadi pagi saya lapor presiden langsung diberi waktu saya sampaikan sekaligus pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya," ujar Idrus.
Politikus Golkar ini mengatakan kepada Jokowi dia berpesan agar segera mencari menteri sosial untuk menggantikannya.
"Saya hanya minta supaya ini 'pak cepat-cepat ada pergantian karena penanganan kemiskinan, apalagi prestasi menurun sekarang ini dari dua digit ke satu digit harus ada penanganan yang lebih baik dan saya harap pengganti saya lebih baik dari saya," ujar Idrus.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa Idrus tiga kali sebagai saksi yakni 19 Juli, 26 Juli, serta 15 Agustus. Kediaman Idrus merupakan tempat KPK menangkap tangan Eni Maulani Saragih.
Eni, politikus Partai Golkar, diduga menerima suap Rp4,8 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk memuluskan proses penandatanganan Pembangkit setrum Riau itu. (cnnindonesia.com)
Berita Lainnya
-
Sempat Diamankan saat OTT Bupati Rejang Lebong, Wakil Bupati Hendri Praja Dilepas KPK
Rabu, 11 Maret 2026 -
Truk ODOL Rugikan Negara 43 Triliun, DPR Singgung Jalan di Lampung ‘Keriting’
Selasa, 02 April 2024 -
Hak Angket Kecurangan Pemilu Tetap Bergulir di DPR, Endro: Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia
Selasa, 26 Maret 2024 -
Sri Mulyani: Pemilu 2024 Telan Anggaran Rp 23,1 Triliun
Senin, 25 Maret 2024



