Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengingatkan pemerintah Joko Widodo agar tidak melarang gerakan ganti Presiden 2019.

Rizal bahkan menyebut larangan pemerintah lewat aparat kepolisian terhadap gerakan tersebut mengingatkan dirinya dengan cara-cara represif Orde Baru yang dipimpin Soeharto.

"Saya kira menghadang pertemuan, menghadang diskusi itu bukan ciri-ciri negara demokratis," kata Rizal di Anomali Coffee di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).

Sikap pemerintah saat ini, kata dia, serupa dengan orde baru. Rizal pun bercerita dirinya pernah dipenjara ketika menentang rezim orde baru.

Kala itu, sekitar tahun 1970-an Rizal yang masih berstatus sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) sering terlibat dalam sejumlah aksi memprotes pemerintahan Orde Baru. Aksi-aksi ini membuat Soeharto gerah dan akhirnya menangkap sejumlah aktivis yang terlibat.

"Saya dan kawan-kawan di seluruh Indonesia dipenjara. Kami di Bandung ada 10 orang dipenjara di Lapas Sukamiskin selama 1,5 tahun karena kami melawan sistem yang sifatnya otoriter," kata Rizal.

Rizal pun mengaku terkejut karena tindakan yang dilakukan rezim Soeharto terulang saat ini.

"Hari ini orang mau mengadakan pertemuan diadang, dilarang. Mau adakan diskusi tidak boleh," kata Rizal.

Rizal meminta pemerintahan saat ini tidak membuat kemunduran demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh para mahasiswa sebelumnya. Jika pemerintah tidak senang dengan kemunculan kelompok-kelompok pengkritik, sedianya dilawan dengan cara yang demokratis.

Misalnya, dengan membuat diskusi-diskusi serupa atau mengirimkan perwakilannya dalam diskusi yang digelar kelompok #2019GantiPresiden. Sehingga dalam diskusi itu terjadi perdebatan dan adu gagasan dari kedua kubu.

"Kita memperjuangkan demokrasi saat itu yang muda-muda termasuk angkatan 98 dengan keringat dan darah. Jangan tarik mundur demokrasi," kata Rizal. (cnnindonesia.com)