Kupastuntas.co, Bandar Lampung - PT Angkasa Pura (AP) II resmi mengambilalih pengelolaan Bandara Radin Inten II. PT Angkasa Pura II akan menyuntik dana sebesar Rp 300 miliar-Rp 500 miliar untuk mendorong peningkatan pelayanan di bandara.

Perubahan pengelolaan Bandara Radin Inten II ke PT Angkasa Pura II diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian di Provinsi Lampung. Mengingat PT

AP II memiliki pengalaman yang baik dalam pengelolaan bandara besar seperti pada Bandara Soekarno Hatta.

Humas Bandara Radin Inten II, Wahyu Ari Sakti, membenarkan adanya pengalihan pengelolaan bandara kebanggaan masyarakat di Provinsi Lampung ini. Namun, belum mengetahui secara detail pengalihan pengelolaan tersebut.

"Kalau detailnya saya belum tahu, karena saya masih diklat di Jakarta. Kemungkinan saya kembali lagi ke kantor hari Kamis. Kalau pengelolaan itu benar tapi terkait pengelolaan yang seperti apa saya belum tahu sampai sejauh apa, detailnya saya belum bisa kasih gambaran seperti apa," kata Wahyu, Senin (27/8).

Wahyu mengatakan, pengambilalihan Bandara Radin Inten II ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dengan PT AP II.

"Kalau kabar hari ini (Senin) penandatanganan kerjasama benar, cuma sejauh apa kita belum tahu," imbuhnya.

Sebelumnya, secara resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah menyerahkan pengelolaan Bandara Radin Inten II Lampung ke Angkasa Pura (AP) II. Proses alih kelola bandara tersebut diharapkan dapat rampung di awal 2019. Sehingga, AP II bisa langsung melakukan peningkatan di bandara.

Selain itu, Bandara Fatmawati Bengkulu juga diserahkan ke AP II. Rencananya, kedua bandara tersebut akan dikelola AP II dengan skema kerja sama pemanfaatan (KSP).

Pelakasana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Praminto Hadi, mengatakan dengan kerja sama operasi tersebut bisa mengembangkan kapasitas serta pelayanan yang lebih baik.

“Bandara Lampung dan Bengkulu ini dari sisi pertumbuhan cukup bagus dan apabila dari sisi investasi akan dilakukan dengan baik oleh AP II, dari sisi pelayanan wajahnya juga akan lebih baik," jelas Praminto, kemarin.

Dengan dikelola oleh AP II, diharapkan rute-rute dari dan menuju dua bandara tersebut semakin ramai dan bisa menjadi penggerak sektor pariwisata. Praminto menilai, prospek kedua bandara tersebut sangat bagus. Bandara Fatmawati sendiri memiliki lalu lintas 1 juta penumpang per tahun, sedangkan Bandara Radin Inten II hampir dua juta per tahunnya.

“Kita harapkan juga dalam tiga tahun, satu sampai dua tahun penambahan rute-rute penerbangan maskapai baru akan masuk," katanya.

Terkait pengalihan status aparatur sipil negara (ASN), Pramintohadi meminta beberapa dialihkan menjadi pegawai AP II. “Ini merupakan tantangan bagi AP II nanti akan ada beberapa ASN yang bergabung dengan AP II," katanya.

Sementara, Direktur AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, pemindahan tanggung jawab pengelolaan Bandara Radin Inten II Lampung dan Bengkulu dapat menumbuhkan bisnis perusahaan dalam hal pergerakan penumpang dan pergerakan pesawat. Jadi dibutuhkan penambahan kapasitas baik dari sisi darat maupun sisi udara. AP II, kata Awaluddin, siap meningkatkan fasilitas di kedua bandara itu.

“Misalnya untuk overlay runway, perluasan gedung terminal, peningkatan sarana dan pra sarana. Seperti di Banyuwangi, kita harus tambah, pergerakan penumpang dan pesawat, itu yang jadi prioritas," katanya.

Menurut Awaluddin, AP II membutuhkan dana sekitar Rp 500 miliar untuk investasi pengembangan kedua bandara ini. Ia menjelaskan banyak yang harus dikembangkan dari kedua bandara tersebut. Terlebih, pertumbuhan pergerakan pesawat dan penumpang di kedua bandara terus mengalami peningkatan.

“Total Rp 3,4 triliun untuk semua bandara, tapi untuk contoh alokasi kami tahap awal pasca pengalihan Rp 300-Rp 500 miliar per bandara," kata dia.

Menurutnya, terminal jadi prioritas dan landasan pacu perlu ditambah panjangnya. “Yang tak kalah penting peralatan navigasi tambahan sarana dan prasarana, overlay airfield lighting, itu kita harus tambah karena kelasnya harus meningkat di samping terminal," katanya.

Dia menambahkan investasi di sisi udara juga diperbolehkan yang nantinya akan ada dua kontribusi, yaitu sebagai pengganti penerimaan negara bukan pajak, serta bagi hasil tambahan pengelolaan bandara.

Awaluddin menuturkan, dengan pengembangan bandara menjadi lebih baik dari segi pelayanan serta fasilitasnya diharapkan akan menarik maskapai untuk memperbanyak rute-rutenya ke kedua bandara tersebut.

Direktur Kebandarudaraan Kemenhub, Polana, menambahkan untuk pengambilalihan status pegawai, para ASN hanya boleh memilih satu yaitu pegawai Kemenhub atau AP II.

“AP II menilai kemampuan kompetensi di dalam karyawan kita untuk bisa menjadi operator, ini monostastus karena levelnya di bawah direksi, ada transisinya dan ada beberapa contoh, susah ada standarnya,” katanya.

Dimintai tanggapannya, Pengama Ekonomi dari Universitas Bandar Lampung (UBL), Erwin Oktaviano, mengatakan pengelolaan Bandara Radin Inten kepada PT AP II menjadi penting lantaran potensi yang ada di Lampung masih belum terekspose dengan baik.

Menurutnya, simpul transportasi adalah pusat informasi dari penjuru daerah untuk mengetahui apa potensi yang dimiliki Lampung melalui bandara itu.

"Saat ini kan kalau kita lihat bandara kita belum menunjukkan potensi Lampung seperti apa. Saya yakin Angkasa Pura II yang punya pengalaman banyak mengelola berbagai bandara lainnya seperti di Bali, Surabaya, Jakarta, tentu punya cerita sendiri untuk membuat Lampung menjadi lebih baik lagi," ujar Erwin.

Dengan adanya pengelolaan bandara yang baik, lanjut Erwin, penggalian potensi ekonomi juga yang akan lebih baik. Fokus ke depan dari Pemerintah Provinsi Lampung hanyalah bagaimana memaksimalkan kegiatan guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Lampung.

“Pemerintah juga tak perlu lagi mengkhawatirkan pelayanan bandara karena segalanya sudah diatur oleh AP II, sehingga fokus pemerintah hanya menyiapkan  infrastruktur, sarana wisata, sarana bisnis center, mengembangkan ekonomi di sektor industri, perdagangan dan jasa dan sektor lainnya yang dapat memicu kedatangan para visitor baik nasional maupun internasional,” terangnya.

Di samping itu, lanjut Erwin, AP II juga perlu didorong oleh kebijakan pemerintah yang pro terhadap para visitor yang mau berkunjung ke Lampung. "Pada dasarnya ketika kita melihat seberapa besar dampak ekonominya, maka tergantung juga kepada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena dalam konteks transportasi bahwa infrastruktur transportasi adalah hanya sebagai faktor pendorong dalam memicu, sementara alat pemicunya ini tentu dari pemerintah dalam mengembangkan daerah tersebut," pungkasnya. (Erik/Kps)